Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda, tidak bisa menilai kinerja pemerintahan periode kedua Joko Widodo dengan menggunakan indikator biasanya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan juga jumlah penduduk miskin.
"Semua indikator tersebut sangat besar terdampak pandemi. Kontraksi ekonomi dan peningkatan pengangguran kemiskinan tidak bisa dijadikan ukuran kegagalan Jokowi," kata Piter saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (19/10).
Piter menyebut indikator yang relevan dijadikan ukuran ialah bagaimana pemerintahan di bawah komando Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat menanggulangi pandemi sekaligus bagaimana melindungi masyarakat dan dunia usaha dari dampak pandemi. Namun kembali Piter menegaskan, dalam hal tersebut penilaian tidak bisa dilakukan sekarang, lantaran prosesnya masih berlangsung. Dimana upaya menanggulangi pandemi dan dampaknya masih terus diupayakan oleh Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, ini menteri-menteri paling mencolok pilihan pengusaha
Maka Piter hanya bisa memberikan beberapa catatan atas kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dalam setahun terakhir. Piter menyebut kinerja jajaran menteri periode kedua Joko Widodo saat ini masih belum capai titik memuaskan. Dimana Piter menjelaskan koordinasi dan sinergi tidak terjadi.
"Hanya beberapa menteri yang terlihat hadir di tengah masyarakat yang sedang susah menghadapi pandemi. Sementara banyak menteri yang sepertinya tidak dikenal dan sudah dilupakan oleh masyarakat karena tidak pernah muncul di tengah pandemi. Sementara mereka seharusnya ada dijajaran terdepan dalam setiap upaya menanggulangi pandemi dan dampaknya," jelas Piter.
Catatan selanjutnya, Piter menyoroti mengenai komunikasi pemerintahan periode kedua yang menginjak angka satu tahun. Terlebih dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang menuai pro-kontra di publik. "Catatan kedua, buruknya komunikasi pemerintahan Jokowi di era kedua. Penerbitan UU cipta kerja Saya Kira menunjukkan hal Itu," ungkap Piter.
Meski demikian Piter merasa sebenarnya UU Cipta Kerja didasarkan oleh sebuah niat yang baik. Hanya saja dilakukan dengan proses yang tidak cukup baik. "Isinya juga cukup baik, tetapi dilakukan dengan proses yang tidak cukup baik dan diperburuk oleh komunikasi yang tidak terencana baik dan tidak di-support oleh tim komunikasi yang handal," ungkap Piter.
Baca Juga: Setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, begini prospek industri keuangan
Oleh karena itu, Piter menyarankan agar ke depan dapat diperbaiki, terutama untuk komunikasi.
Meski memberi catatan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dalam satu tahun terakhir, Piter menyebut ada kementerian yang perlu mendapat apresiasi dalam setahun terakhir ini, ialah Kementerian Keuangan yang digawangi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Menurut Saya yang harus kita apresiasi adalah Kementerian Keuangan," ungkapnya.
Selanjutnya: Jokowi sebut vaksin corona dari AstraZeneca mulai dikirim April 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
