Ekonom: Pembagian beban antara pemerintah dan BI belum maksimal

Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memegang komitmennya dalam berbagi beban (burden sharing) bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk biaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, bentuk komitmen tersebut salah satunya lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh bank sentral di pasar perdana lewat mekanisme pembelian langsung (private placement). 

Perry membeberkan, hingga 8 Oktober 2020, BI telah membeli SBN pemerintah lewat private placement mencapai Rp 229,68 triliun.

“Dengan sinergi ini, pemerintah bisa lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional,” kata dia, beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, begini prospek industri keuangan

Selain itu, BI juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan non public goods bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 90,88 triliun. 

Sayangnya, hal itu masih dirasa kurang oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. Dia melihat, kerjasama antara bank sentral dalam hal pembiayaan belum maksimal. 

Menurut dia, porsi penyerapan SBN oleh BI bisa lebih ditingkatkan lagi, apalagi dengan melihat negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. 

“Semestinya, pembiayaan defisit membengkak itu yang lebih aman bagi ekonomi adalah dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Ini peran otoritas moneter di banyak negara lain saat ini. Selain itu, swasta juga memiliki peran penting,” pungkas Faisal. 

Selanjutnya: Pengamat: Wacana pengembalian pengawasan bank ke BI lebih banyak mudaratnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News