Reporter: Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 342,34 triliun sepanjang semester pertama 2019.
Realisasi tersebut memenuhi 40% dari pagu dalam APBN 2019 yang mencapai Rp 855,45 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, belanja K/L per akhir Juni tersebut tumbuh 15,7% secara year on year (yoy).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja K/L pada semester satu meningkat lantaran adanya beberapa kegiatan strategis, antara lain pemilihan umum dan percepatan pengadaan barang dan jasa.
“Terutama untuk berbagai belanja operasional dalam rangka pemilu seperti oleh KPU, Kemhan, TNI/Polri, dan serapan besar dari beberapa kementerian yang memang memiliki anggaran cukup besar,” ujar Menkeu beberapa waktu lalu.
Ditinjau dari jenisnya, pertumbuhan belanja K/L di semester pertama utamanya didorong belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 70,49 triliun, tumbuh 56,4% yoy. Realisasi belanja sosial telah memenuhi 72,6% dari pagu belanja yang ditetapkan.
Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan belanja bansos yang tinggi disebabkan oleh penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, kenaikan manfaat program keluarga harapan (PKH), hingga penambahan pagu anggaran operasi tanggap darurat BNPB.
Belanja pegawai juga tumbuh 13,6% mencapai Rp 117,9 triliun. Sampai tengah tahun, pagu yang telah terpakai untuk belanja pegawai mencapai 52,5%. “Pertumbuhan belanja pegawai disebabkan kenaikan tukin (tunjangan kinerja) dan realisasi gaji ke-13 juga THR (tunjangan hari raya),” lanjut Menkeu.
Sementara, belanja barang mencapai Rp 119,28 triliun atau tumbuh 12,1% yoy. Realisasi belanja barang mencapai 34,6% dari pagu.
Satu-satunya jenis belanja K/L yang mengalami kontraksi ialah belanja modal yang turun 14,9% dibandingkan periode sama tahun lalu. Belanja modal oleh K/L baru mencapai Rp 34,66 triliun atau 18,31% dari pagu yang ditetapkan.
Sri Mulyani menjelaskan, serapan belanja modal yang rendah disebabkan oleh proses pembebasan tanah yang masih banyak belum. selesai. Namun, ia mengatakan belanja modal telah dilakukan untuk peningkatan jalan nasional, fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan pemeliharaan bandar udara.
“Kementerian PUPR telah menyerap 51% dan Kementerian Perhubungan menyerap 10% dari belanja modal yang terealisasi tersebut,” ujar dia.
Adapun, tiga kementerian atau lembaga dengan serapan belanja paling besar sepanjang semester I-2019 ialah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Polri dengan serapan belanja masing-masing mencapai 63,7%, 59,6%, dan 46,4% dari APBN.
Sebaliknya, Menkeu menyoroti belanja dua kementerian yang terbilang masih rendah yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. “Kementerian tersebut masih harus memacu belanjanya di semester kedua karena sampai dengan dengan semester I belanja mereka masih kisaran 24% untuk Kementerian PUPR dan 22% untuk Kemhub,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
