Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Sri Mulyani menyampaikan sejumlah nasihat mengenai tugas berat yang ada di pundak Dirjen Perbendaharaan yang baru tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, mulai dari tugas mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain.
Baca Juga: Menkeu harap kelanjutan penurunan suku bunga dorong pertumbuhan ekonomi
Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
Karena itu, Menkeu berpesan Kita agar Kementerian Keuangan (Kemkeu) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain.
“Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Sri Mulyani di auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (22/7).
Baca Juga: Penerimaan negara bukan pajak melambat di semester I, ini sebabnya
Sri Mulyani berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara. “Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat. Semasa kepemimpinan Marwanto, berbagai capaian dan prestasi diperoleh Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Baca Juga: Inilah Strategi Pendanaan Pemerintah untuk Menutup Defisit Anggaran yang Kian Lebar
Selama tiga tahun berturut-turut di tahun 2016-2018, pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). DJPb dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kami ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi", ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Ditjen Pajak Kemkeu berharap penerimaan pajak di paruh kedua 2019 membaik
Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, aman dan andal. APBN juga harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel.
Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini. Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5% dari target.
Sementara belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hinggal akhir juni adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42% dari target tahun 2019. Dibanding tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
