Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi penerimaan pajak pada 2024 meleset dari target. Setoran pajak pada tahun lalu lebih rendah dari target alias shortfall.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 1.988,9 triliun.
Maka penerimaan pajak sepanjang 2024 mengalami shortfall Rp 56,5 triliun. Meski demikian, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 100,5% dari outlook 2024. Pencapaian itu juga tumbuh 3,5% dibandingkan realisasi tahun 2023.
Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu menjelaskan, penerimaan pajak yang tak mencapai target ini disebabkan kondisi penerimaan pada kuartal I dan II 2024 yang mencatatkan kontraksi.
Baca Juga: Kemenkeu Catat Realisasi Belanja Negara 2024 Rp 3.350 Triliun, 100,8% dari Target
Penerimaan pajak pada kuartal I-2024 hanya Rp 393,9 triliun, turun 8,8% year on year (yoy). Sementara di kuartal II-2024, realisasinya Rp 499,9 triliun, turun 7,2% yoy.
"Namun pada kuartal III dan IV 2024 mulai meningkat. Ini sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan moderasi harga," tutur Anggito dalam konferensi pers, Senin (6/1).
Shortfall penerimaan pajak juga dipicu kontraksi pada setoran pajak penghasilan (PPh) badan. Sepanjang 2024, realisasinya hanya Rp 335,8 triliun, atau turun 18,1% yoy.
Penyusutan penerimaan PPh badan sejalan dengan melorotnya profitabilitas perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas pertambangan. "PPh badan ini masih mengalami kontraksi dari 2023," tambah Anggito.
Baca Juga: Tak Capai Target, Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Tercatat Rp 1.932,4 Triliun
Sementara per jenis pajak secara umum, realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp 997,6 triliun, naik tipis 0,5% yoy. Kenaikan PPh nonmigas terutama ditopang oleh penerimaan dari PPh Pasal 21 yang realisasinya mencapai Rp 243,8 triliun atau meningkat 21,1% yoy.
Selain itu, realisasi penerimaan PPh migas hanya mencapai Rp 65,1 triliun atau terkontraksi 5,3% yoy. Kemudian penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) mencapai Rp 828,5 triliun, tumbuh 8,6% yoy.
Di sisi lain, Kemenkeu juga mencatatkan realisasi sementara penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 yang sebesar Rp 300,2 trilun. Jumlah itu setara 93,5% dari target APBN 2024. Namun angka ini tumbuh 4,9% yoy.
Kabar baiknya, setoran sementara penerimaan negara bukan pajak alias PNBP 2024 mencapai Rp 579,5 triliun, setara 117,8% dari target. Meskipun angka ini terkontraksi sebesar 5,4% yoy.
Baca Juga: Kebijakan Penambahan Lahan Sawit, Pemerintah Diminta Lakukan Reforestasi
Secara keseluruhan, realisasi penerimaan negara hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp 2.842,5 triliun atau mencapai 101,4% dari target yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Angka ini tumbuh 2,1% yoy.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun atau 100,8% dari target yang sebesar Rp 3.325,1 triliun, atau tumbuh 7,3% yoy.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB), atau dalam nominal mencapai Rp 507,8 triliun. Adapun defisit keseimbangan primer mencapai Rp 19,4 triliun, lebih rendah daripada target dalam APBN 2024 yang mencapai Rp 25,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, defisit APBN 2024 lebih rendah dari outlook yang sebesar 2,70% dari PDB. Tak hanya itu, defisit tersebut juga sesuai target dalam APBN 2024.
Baca Juga: Tak Capai Target, Shortfall Penerimaan Pajak 2024 Sebesar Rp 56,5 Triliun
"Di sisi penerimaan mulai membaik, defisit APBN akhirnya terjaga turun pada level 2,29% dari PDB, sesuai yang kami desain di awal," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, kemarin.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatawarta menambahkan, defisit APBN 2024 bisa ditekan hingga ke level 2,29% dari PDB sejalan dengan kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L).
Bukan hanya itu, rendahnya defisit juga lantaran adanya efisiensi anggaran rapat di luar kantor.
"Sejauh ini kami menghemat Rp 3,6 triliun, dari perintah yang diberikan sekitar Oktober 2024 setelah Presiden (Prabowo Subianto) menjabat," tutur Isa.
Baca Juga: Potensi Penerimaan Tambahan dari PPN 12% untuk Barang Mewah Mentok Rp 3,5 Triliun
Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 memang menginstruksikan agar K/L melaksanakan efisiensi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024.
Atas arahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, para kepala lembaga pemerintah non kementerian serta para pimpinan kesekretariatan lembaga negara untuk menghemat anggaran.
Selanjutnya: Terungkap! Ilmuwan Identifikasi Golongan Darah Baru Setelah Menjadi Misteri 50 Tahun
Menarik Dibaca: Apa Itu Letterboxd yang Lagi Viral di TikTok? Pecinta Film Wajib Punya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
