Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi akan menghadapi tugas berat dalam beberapa bulan ke depan. Lembaga hukum itu harus menangani hasil perselisihan sengketa Pemilihan Umum 2014, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal tersebut dinilai akan menjadi pertaruhan nama baik MK.
"Ini pertaruhan bagi MK, apakah kepercayaan publik bisa kembali lagi kepada mereka atau yang sangat kita hindari betul, akan sangat menyedihkan kalau terjadi kasus yang sama seperti yang menimpa Akil Mochtar (Mantan Ketua MK) kemarin," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi "Sengketa Pemilu di MK" di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/3/2014) siang.
Akil ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus suap dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah. Saat ini kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Lukman merasa senang karena MK sudah lebih transparan, salah satunya dengan membentuk sebuah Dewan Etik yang bertugas mengawasi MK. Apalagi saat ini, MK juga telah memiliki dua hakim baru yang diharapkan bisa membawa perubahan.
"Saya senang di bentuk Dewan Etik karena bagaimanapun juga hakim itu kan tetap manusia dan dengan hakim yang ada sekarang, saya harap MK bisa kembali seperti dulu lagi," kata Lukman.
Hal serupa disampaikan pengamat hukum tata negara, Andi Asrun. Pria yang sering berperkara sebagai pengacara di MK itu berharap MK bisa menangani sengketa Pemilu 2014 dengan baik dan adil. Dengan begitu, kejayaan MK bisa kembali seperti sediakala.
"Saya yakin, kalau MK bisa menyelesaikan pileg dengan baik, citranya akan naik. Kalau tidak, akan sulit orang memercayai lagi," ujarnya.
Sementara itu, anggota tim ahli MK, Guntur Hamzah, mengatakan bahwa saat ini MK sedang berbenah demi penanganan Pemilu 2014. Dengan berbagai pembenahan itu, dia berharap penanganan Pemilu di 2014 ini bisa lebih baik daripada Pemilu 2009.
"Tahun 2009 partai politik peserta pemilu itu totalnya ada 33 parpol. Perselisihan pemilu saat itu sampai 500 jumlahnya. Dengan sekarang yang cuma ada 12 parpol dan dengan pembenahan yang kita lakukan, kita yakin bisa menanganinya," kata Guntur. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
