kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Sektor pariwisata bisa redam defisit neraca jasa


Rabu, 26 Februari 2014 / 17:22 WIB
Sektor pariwisata bisa redam defisit neraca jasa
ILUSTRASI. JAKARTA. Karyawan menunjukkan logam mulia emas di gerai Pegadaian, Jakarta. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Defisit neraca jasa terlihat melebar 10,55 persen menjadi 11,42 miliar dollar AS pada tahun 2013 dibandingkan 10,33 miliar dollar AS pada tahun 2012.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, defisit neraca jasa kurang banyak disorot, tapi sebenarnya kondisinya parah. Defisit ini terjadi lebih lama dibandingkan defisit neraca barang.

"Perkembangan defisit neraca jasa tidak membaik. Negara-negara Asean lain juga sama-sama defisit, kecuali Filipina. Defisit Indonesia yang terbesar dan trennya tidak ada perubahan. Negara-negara lain defisitnya lebih kecil, tapi ada tren perbaikan," kata Faisal, Rabu (26/2/2014).

Namun demikian, kata Faisal, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 dapat berpotensi memperlebar defisit neraca jasa bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif.

"Surplus paling besar itu ada di sektor jasa perjalanan. Ini erat kaitannya dengan pariwisata. Sektor ini sudah dimanfaatkan di negara-negara lain untuk meredam defisit neraca jasa. Sektor jasa perjalanan harus dikelola lebih serius lagi," ujar Faisal.

Untuk mengantisipasi dampak negatif defisit neraca jasa, Faisal mengusulkan setidaknya tiga langkah. Pertama, pariwisata harus ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas utama pendorong ekonomi.

"Kedua, pengelolaan pariwisata harus diubah dari pendekatan birokrasi ke pendekatan bisnis. Dan juga harus didirikan badan independen untuk mengembangkan pariwisata yang dikelola secara profesional, dengan menempatkan pemerintah serta seluruh stakeholder di sektor ini," jelasnya. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×