Sektor Padat Karya Tertekan, Apindo Wanti-Wanti Risiko PHK Mengintai di 2026

Senin, 29 Desember 2025 / 18:55 WIB

ILUSTRASI. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi, terutama pada sektor-sektor padat karya. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dunia usaha mulai memasang mode waspada menghadapi tahun 2026. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi, terutama pada sektor-sektor padat karya yang saat ini sedang mengalami tekanan hebat akibat tipisnya margin keuntungan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, ancaman PHK perlu diantisipasi secara serius di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, hingga industri berbasis ekspor. Sinyal bahaya ini kian nyata mengingat angka PHK hingga November 2025 telah menembus lebih dari 79.000 orang.

"Margin industri padat karya saat ini sangat tipis. Di sektor alas kaki misalnya, margin keuntungan rata-rata hanya sekitar 5%, sehingga ruang untuk menyerap tambahan biaya, termasuk kenaikan upah, sangat terbatas," ujar Bob kepada Kontan.co.id, Senin (29/12/2025).

Bob mengungkapkan, kondisi sulit ini juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kuartal III-2025. Sejumlah subsektor manufaktur tercatat tumbuh di bawah rata-rata nasional atau bahkan terkontraksi. Sektor furnitur menjadi yang terdalam dengan kontraksi mencapai 4,34% year on year (yoy), disusul industri karet dan plastik sebesar 3,2% (yoy).

Bahkan, industri strategis seperti tekstil dan pakaian jadi hanya mampu tumbuh tipis 0,93% (yoy). Bob menilai, tanpa adanya kebijakan mitigasi yang memadai dari pemerintah, tambahan beban biaya operasional akan memaksa perusahaan mengambil langkah efisiensi ekstrem, yakni pengurangan tenaga kerja.

Bob juga menyoroti kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Selatan, hingga Sulawesi Utara, nilai UMP saat ini sudah berada di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kondisi ini menunjukkan bahwa isu utama ketenagakerjaan tidak semata pada level upah, tetapi pada keberlanjutan usaha, produktivitas, dan kualitas tenaga kerja," ujarnya.

Apindo menekankan, tekanan biaya yang terus membengkak tanpa dibarengi perbaikan produktivitas justru akan menjadi bumerang bagi penciptaan lapangan kerja. Dunia usaha pun meminta pemerintah lebih bijak dalam meramu kebijakan yang tidak hanya fokus pada daya beli, tapi juga daya saing industri.

"Kebijakan yang efektif harus bersifat menyeluruh, menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus memastikan dunia usaha tetap berdaya saing, agar penciptaan lapangan kerja dapat berlangsung secara berkelanjutan," kata Bob.