Sekolah Rakyat Ditargetkan Tampung 45.000 Siswa pada Tahun 2026

Selasa, 27 Januari 2026 / 17:49 WIB

ILUSTRASI. Jawa Timur miliki Sekolah Rakyat terbanyak (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO) Menteri Sosial mengatakan bahwa pemerintah menargetkan sekolah rakyat bisa menampung 45.000 siswa pada tahun 2026.?

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat bisa menampung 45.000 siswa pada tahun 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan saat ini sekolah rakyat baru menampung 15.000 siswa di 166 titik karena masih menjadi sekolah rintisan.

Namun, pada tahun ini pemerintah menargetkan ada 104 sekolah rakyat dengan bangunan permanen yang ditargetkan bisa menampung 30.000 siswa.

"Dengan sekolah rintisan yang menampung 15.000 lebih dan tambahan 30.000 maka tahun ini sekolah rakyat akan menampung 45.000 siswa," kata Mensos dalam Rapat Kerja, Komisi VIII DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Mensos memastikan pembangunan sekolah rakyat akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, setiap tahunnya pemerintah akan menargetkan pembangunan 100 gedung sekolah rakyat baru. Sehingga pada tahun 2029 nanti sekolah rakyat diharapkan bisa menampung 400.000 siswa lebih. Namun begitu, Mensos mengakui ada kendala dalam pembangunan sekolah rakyat ini salah satunya terkait kebebasan lahan di setiap kabupaten/kota.

"Jadi kesempatannya memang sudah terbuka tapi banyak dari setiap kabupaten atau kota yang belum memenuhi," jelas Mensos.

Sebelumnya itu, Anggota Komisi X DPR Robert Joppy Kardinal mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperluas akses dan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh kawasan Papua.

"Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima provinsi lain di Papua,” kata Robert dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Robert menyikapi kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 126/HUK/2025 yang menetapkan 100 kabupaten/kota di 29 provinsi sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Khusus untuk kawasan Papua, Kemensos hanya menetapkan tiga lokasi di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi.

Padahal sejak 2022 kawasan Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Robert menilai hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses. Dia pun meminta agar pemerataan Sekolah Rakyat di Kawasan Papua ini menjadi perhatian Pemerintah.

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan dasar.

Menurutnya, kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Papua menjadi alasan kuat untuk memperluas penyelenggaraan program tersebut. Ia menyebut banyak wilayah di Papua yang sulit dijangkau sehingga model pendidikan fleksibel seperti Sekolah Rakyat menjadi sangat relevan.

“Pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh Papua penting untuk memastikan tidak ada lagi anak Papua yang tertinggal secara Pendidikan akibat keterbatasan akses,” ujarnya.