kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.080   -83,96   -1,17%
  • KOMPAS100 1.055   -15,18   -1,42%
  • LQ45 826   -11,60   -1,38%
  • ISSI 212   -3,57   -1,65%
  • IDX30 424   -5,54   -1,29%
  • IDXHIDIV20 506   -9,70   -1,88%
  • IDX80 121   -1,59   -1,30%
  • IDXV30 125   -1,09   -0,87%
  • IDXQ30 140   -2,34   -1,64%

SBY: Kekuasaan presiden tak seperti dulu


Selasa, 16 Juli 2013 / 20:43 WIB
SBY: Kekuasaan presiden tak seperti dulu
ILUSTRASI. Ilustrasi Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online di Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini (16/7) menggelar buka bersama dengan sejumlah tokoh media, jurnalis senior dan juga wartawan yang meliput di Istana. Di hadapan awak media itu, SBY menceritakan tentang keterbatasan kekuasaan presiden di era demokrasi.

Salah satu ucapan yang terlontar dari SBY adalah, peran presiden yang tak bisa berbuat apa saja dalam berkuasa, seperti  peran presiden di era pemerintahan otoritarian. Sementara itu, kata SBY, pola pikir sebagian besar masyarakat masih menilai seorang presiden adalah sosok yang masih sangat berkuasa.

Menurut pengamatan SBY, di era demokrasi yang berkuasa adalah hukum dan penegakan hukum. "Sebagian besar dari kita masih menggambarkan seorang Presiden bisa berbuat apa saja, menggambarkan kekuasaan negara begitu besarnya, dan kemudian mengabaikan kaidah-kaidah demokrasi dan tata pemerintahan hasil reformasi," tutur SBY dalam acara buka puasa di Istana Negara.

Untuk itu, SBY mengajak media atau pers untuk berperan menyebarkan demokrasi dan pemberitaan yang berimbang. Jika zaman pemerintahan otoritarian yang diperlukan adalah pemerintahan tangan besi, maka dalam sistem demokrasi yang diandalkan menurut SBY adalah rule of law atau mengandalkan hukum.

SBY menilai, jika ada aparat hukum melakukan tugas jangan langsung dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Bagi SBY, pemerintah harus memilih dan pilihan itu adalah penegakan hukum. Dengan demikian, semua tindakan pelanggaran di era demokrasi harus ditertibkan.

Selain dihadiri wartawan, tokoh media, pimpinan redaksi media, turut hadir juga Wakil Presiden Boediono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×