Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk segera meneken empat paket kebijakan ekonomi yang makrak dan membuat pengusaha berada pada kondisi ketidakpastian. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI (Komisi Keuangan) Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis. Menurutnya dengan belum ditandatanganinya paket kebijakan tersebut akan membuat pengusaha dalam kondisi ketidakpastian.
"Pemerintah tak kunjung memenuhi janji memberikan empat paket kebijakan ekonomi yang sudah disetujui Komisi XI DPR beberapa waktu yang lalu, dan tidak juga mendapat pengesahan dari Presiden,” ujar Harry di Media Center DPP Partai Golkar, hari ini Rabu (2/9).
Di sisi lain, kata Harry, pemerintah justru memberikan "kado" bagi pengusaha berupa kenaikan Tarif Dasar Listrik. “Pengusaha yang sudah kembang kempis menahan diri untuk tidak melakukan perampingan justru diberi beban berupa kenaikan tarif listrik. Janji-janji yang diberikan selalu menjadi janji surga,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR itu.
Seperti diketahui per Oktober, Pemerintah kembali menaikkan TDL rata-rata 4,3%. Sehingga terhitung dari 1 Januari 2013, pemerintah memberlakukan kenaikan TDL 15%, kecuali bagi golongan pelanggan berdaya rendah 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.
Sementara itu, 4 golongan konsumen yang dicabut subsidi listriknya yakni kelompok rumah tangga berdaya 6.600 VA ke atas, golongan pelangan bisnis dengan daya 6.600 VA-200 kilovolt ampere (KVA) dan kelompok pelanggan bisnis dengan daya di atas 200 KVA.
Harry menegaskan keterlambatan penandatanganan empat paket kebijakan ekonomi tersebut akan memperlambat pemulihan fundamental ekonomi dalam negeri yang sampai saat ini mengalami defisit nilai ekspor.
Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor. Dengan keterlambatan persetujuan ini dalam kondisi terburuk pengusaha harus melakukan efisiensi terutama karyawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
