kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Saran untuk Ditjen Pajak agar dapat mengejar setoran penerimaan pajak akhir tahun


Kamis, 23 April 2020 / 18:04 WIB
Saran untuk Ditjen Pajak agar dapat mengejar setoran penerimaan pajak akhir tahun
ILUSTRASI. Penerimaan Pajak ?? Pelayanan pajak di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (27/12). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, penerimaan pajak pada Desember 2018 akan sebesar


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyampaikan sejumlah saran kepada Ditjen Pajak agar dapat mengejar setoran pajak akhir tahun.

Pengamat Pajak DDTC, Darussalam, menilai terlepas dari pandemi ini, pada awal tahun ini Ditjen Pajak telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang berisi dua pilar yakini perluasan basis pajak dan pajak untuk meningkatkan perekonomian.

Baca Juga: Ini tiga jurus ditjen pajak kejar setoran penerimaan pajak sampai akhir tahun

Menurutnya, kedua pilar tersebut semakin relevan dengan situasi pandemi ini. Di satu sisi dibutuhkan relaksasi sebagai upaya mencegah kedalaman dampak covid.

Di sisi lain, ada upaya antisipasi untuk mencegah ketidakstabilan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak.

Perluasan basis pajak ini nantinya termasuk program peningkatan kepatuhan sukarela dan pengawasan/penegakan hukum pajak berkeadilan.

Namun demikian, Darussalam bilang program tersebut harus mulai memanfaatkan data dari pihak ketiga untuk bisa memetakan perilaku kepatuhan WP.

Baca Juga: Ini strategi Ditjen Pajak kejar target penerimaan pajak 2020 dan 2021

Darussalam menyinyalir, kendalanya mungkin terletak pada format data dari pihak ketiga dan bagaimana mengolahnya.

“Oleh karena itu, untuk kepentingan pajak, format data dr pihak ketiga harus seragam, sesuai kebutuhan DJP, dan sifatnya bisa dipergunakan untuk analisis secara digital,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Kamis (23/4).

Darussalam juga memandang, Ditjen Pajak pajak pertambahan nilai (PPN) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) perlu segera direalisasikan. Dia melihat ekstensifikasi ini sebagai strategi tepat.

“Dalam krisis kali ini, pemerintah memang perlu untuk mengamankan penerimaan dari PPN karena sifatnya relatif stabil terhadap goncangan ekonomi,” ujar Darussalam.

Baca Juga: Pemerintah beri insentif pajak ke sektor terdampak covid-19, ini kata pengamat pajak

Kendati begitu, Darussalam bilang untuk PPN darri PMSE, saat ini dirasa belum optimal padahal dengan adanya social distancing dan WFH, aktivitas konsumsi masyarakat akan lebih banyak beralih melalui platform digital. “Jadi saat ini adalah momentumnya,” kata dia.

Adapun, realisasi penerimaan pajak sepanjang kuartal I-2020 sebesar Rp 241,6 triliun, kontraksi 2,5% bila dibandingkan realisasi sama tahun lalu senilai Rp 247,7 triliun. Adapun pencapaian Januari-Maret 2020 baru menyumbang 14,7% dari target akhir tahun sebanyak Rp 1.642,6 triliun.

Di sisi lain, berdasarkan perubahan APBN 2020 sesuai outlook pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.54/2020, penerimaan pajak diprediksi akan mengalami penurunan 5,9% dibandingkan realisasi tahun 2019 atau sekitar Rp 1.254,1 triliun.

Sementara itu, jika berkaca pada kinerja pajak kuartal pertama dan tren tahun-tahun sebelumnya, DDTC memprediksi penerimaan pajak tahun ini berkisar antara Rp 1.218,3 hingga Rp 1.223,2 triliun atau 97,2% hingga 97,6% dari outlook pemerintah. Dengan kata lain, kinerja penerimaan pajak tahun ini diestimasi tumbuh antara koreksi 8,5% hingga negatif 8,2%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×