Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Herlina Kartika Dewi
JAKARTA. Realisasi penyerapan anggaran pemerintah tahun ini lagi-lagi belum maksimal. Berdasarkan data realisasi anggaran yang dirilis Kementerian Keuangan, hingga akhir April 2014 realisasi belanja negara baru sebesar Rp 432,7 triliun atau 32,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 Rp 1.842,5 triliun.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat baru terserap Rp 256,1 triliun atau 20,5% dari pagu APBN 2014 sebesar Rp 1.249,9 triliun. Sayangnya, dari total belanja pemerintah pusat ini, realisasi belanja modal masih sangat minim yakni Rp 12,9 triliun atu 7% dari pagu APBN 2014 sebesar Rp 185,4 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu realisasi belanja pusat Rp 215,5 triliun atau 18,7% dari pagu anggaranya dimana realisasi belanja modal pemerintah Rp 17,5 triliun atau 9,5% dari pagu anggarannya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, rendahnya realisasi belanja pemerintah dalam empat bulan pertama tahun ini lantaran pemerintah tengah berupaya menjaga fiskal agar lebih baik. "Belanja pemerintah yang relatif lambat ini sejalan dengan upaya penjagaan fiskal," jelasnya Rabu (11/6).
Maklum saja, pemerintah masih dihadapkan pada subsidi listrik yang terus membengkak akibat pelemahan rupiah. Chatib bilang, bila penyerapan belanja terlalu kencang di tengah belanja subsidi yang besar, bisa berakibat pada pelebaran defisit anggaran.
Hingga akhir April 2014 realisasi belanja subsidi mencapai Rp 79,5 triliun atau 23,8% dari pagu APBN 2014 sebesar Rp 333,7 triliun. Dari jumlah ini, Rp 76,4 triliun adalah subsidi energi yang terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik. Sisanya Rp 3,1 triliun adalah realisasi subsidi non energi.
Chatib mengakui rendahnya realisasi belanja modal ini juga sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi tahun ini. Tapi, Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistyaningsih bilang, rendahnya realisasi belanja modal tahun ini disebabkan karena tahun ini adalah tahun pemilihan umum dan masa transisi ke pemerintah baru. Sehingga pemerintah cenderung mengerem belanja modal. "Padahal belanja modal dibutuhkan sebagai kompensasi penurunan ekspor," jelas Lana.
Revisi APBN yang baru diajukan pada Mei 2014 diakui Lana juga menjadi pemicu lambatnya penyerapan anggaran belanja modal. Maklum, dengan adanya revisi anggaran, kementerian/lembaga (K/L) harus mengidentifikasi ulang proyek atau belanja modal apa saja yang bisa direalisasikan dan tidak karena pemotongan anggaran.
Sementara itu, hingga akhir April 2014 realisasi defisit anggaran pemerintah mencapai Rp 19,57 triliun. Dalam APBN 2014, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 174,5 triliun atau 1,69% dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, pada periode yang sama 2013, realisasi defisit anggaran pemerintah mencapai Rp 38,99 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
