Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui atau menerima Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR, tersapat delapan fraksi yaitu Fraksi Partai PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem,, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2024 untuk dilanjutkan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna , Kamis (21/9) dan disahkan menjadi Undang-Undang.
Sementara itu, Fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan minder head nota atas RUU tentang APBN 2024 dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam pengambilan keputusan rapat paripurna untuk disahkan menjadi UUD.
“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan UUD tentang APBN 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UUD? Setuju,” tutur Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024, Kamis (21/9).
Baca Juga: Tak Cuma Melambatnya Ekonomi China, Ini Sejumlah Risiko yang Diwaspadai Pemerintah
Sebelum pengesahan ini, Kepala Badan Anggaran MH. Said Abdullah menyampaikan pandangan 9 fraksi terkait APBN 2024.
“Pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi terhadap RUU APBN TA 2024 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI,” tutur Said.
Berikut ringkasannya:
1. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa dalam tahun terakhir pemerintahan, pemerintah harus dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan listrik desa, dan urusan layanan publik lainnya.
Pemerintah harus meninggalkan legacy landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat pelaksanaan kebijakan dana desa harus dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, serta pemberdayaan.
2. Fraksi Partai Golkar meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, serta dapat melakukan operasi pasar dengan efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan belanja negara yang telah mencakup penambahan anggaran untuk kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar Rp 9,4 triliun. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi kesepakatan pembiayaan anggaran melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 51,4 triliun, yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan.
3. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal.
Komitmen spending better dan serapan anggaran TKD yang berkualitas jelas sangat mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga proses pembangunan di daerah termasuk wilayah pedesaan dapat terus berlangsung dengan baik.
Fraksi Partai Gerindra berpandangan belanja pendidikan sebagai mandatory spending sebesar 20% dari total APBN perlu diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat lebih baik. Dalam hal anggaran kesehatan, Fraksi Partai Gerindra berharap agar anggaran kesehatan agar dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah stunting, meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T.
4. Fraksi Partai NasDem berpendapat pemerintah agar mendorong agroindustri dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan sebagai upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan usaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonom lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan.
Lebih lanjut, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa anggaran subsidi yang awalnya digunakan untuk mobil listrik lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian. Pemerintah juga diharapkan memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja kepada kelompok petani, nelayan, pekebun, peternak dan UMKM sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan.
5. Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan ditengah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri agar tidak membuat guncangan ekonomi terutama pada kelompok menengah ke bawah. Dalam hal belanja bidang pendidikan, Fraksi PKB juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan nasib guru sertifikasi non inpassing yang telah lama tidak terselesaikan dan belum mendapatkan SK.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah agar APBN sebagai shock absorber tetap memberikan bantuan sosial yang dapat menjadi social safety net, mengingat tahun 2024 ketidakpastian global masih tinggi dan di dalam negeri memasuki tahun politik, sehingga Pemerintah harus meningkatkan ketepatan sasaran dari program bantuan sosial.
Fraksi PKB juga berpendapat agar Dana Desa terus ditingkatkan hingga mencapai Rp 5 miliar per desa, agar desa dapat menjadi tulang punggung perekonomian dan peningkatan pemerataan pembangunan.
6. Fraksi Partai Demokrat berpendapat pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas, dan memastikan setiap penggunaan anggaran berdasarkan ‘spending better’ yang prioritas, efektif dan efisien. Fraksi Partai Demokrat berpendapat angka defisit dan inflasi perlu dijaga agar tidak menggerus kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola utang dalam pembayaran pokok utang dan bunganya, agar tidak menjadi beban APBN. Selain itu, untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus dalam program ‘Pro-Growth with equity, ProPoor, Pro-Jobs, and Pro-Environment’ serta lebih memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan museum agar mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pembangunan peradaban manusia di Indonesia.
7. Fraksi PKS memberikan 30 catatan antara lain pemerintah harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan dapat diturunkan secara signifikan. Sedangkan kesejahteraan dan petani, nelayan, serta daya beli rakyat harus dapat ditingkatkan.
Fraksi PKS mendorong agar pemerintah memberi insentif PPh atas honor yang diterima para kader posyandu, dan kader/relawan pegiat sosial lain yang dibiayai APBD/dana desa. Sehingga tidak ada pengurangan berupa pungutan PPh atau yang lainnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKS berpendapat target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 harus tercapai, dan Pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional.
8. Fraksi PAN mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat semakin inklusif dengan mendorong UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran.
Dengan meningkatnya subsidi energi tahun 2024, Fraksi PAN meminta agar pemerintah dapat mengarahkan subsidi listrik untuk diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin serta menyesuaikan tarif bagi pelanggan non subsidi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tahun depan.
9. Fraksi PPP menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap guru di sektor keagamaan, yakni guru ngaji yang selama ini berperan besar dalam masyarakat tapi belum tersentuh kebijakan dan anggaran pemerintah.
Selain itu, Fraksi PPP berpendapat perlu adanya peningkatan anggaran untuk program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Tok! DPR Setujui RUU APBN TA 2024 untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
