/2017/04/25/799334504.jpg "RUU KUP: Sanksi Wajib Pajak, fiskus harus simetris")
Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR RI hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para ahli soal Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Kamis (10/5). Sebelumnya, Komisi XI melakukan rapat terkait hal yang sama dengan Apindo, Kadin, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kesan dalam rancangan RUU KUP ini masih government-centered atau memihak pada pemerintah. Dia mengatakan, di dalam rancangan dari RUU ini belum mencakup sanksi bagi fiskus yang melakukan pelanggaran terhadap UU.
Yustinusmelanjutkan, dengan demikian perlu ada penghormatan hak WP yang seimbang dengan kewenangan otoritas pajak dalam memungut pajak. Adapun penyelesaian administrasi perlu didahulukan dan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium).
“Rancangan RUU ini keras dibanding KUP yang ada, harusnya ini diperjelas bukan secara direct ditonjolkan pidananya karena wajib sudah pintar. Misalnya pemidanaan wajib pajak yang lalai atau sengaja tidak daftarkan NPWP,” katanya di Gedung DPR RI, Kamis (5/10).
Wakil Ketua Umum kamar dagang dan industri (Kadin) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Raden Pardede bilang, sanksi bagi petugas pajak yang sewenang-wenang belum diatur dalam rancangan RUU ini, “Perlu diatur agar memberi keadilan bagi wajib dan fiskus. Ada tindakannya kalau wajib pajak lakukan kesalahan, tapi kalau fiskus juga lakukan akan diberikan sanksi yang sama. Jadi simetris dia. Ini penting untuk meningkatkan kredibilitas,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
