Rupiah Sentuh Rp 17.105, Beban Fiskal Disebut Bakal Bertambah

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tikar rupiah yang terus melemah dinilai akan membebani fiskal. Pada perdagangan Selasa (7/4/2026), rupiah spot ditutup melemah 0,41% ke level Rp 17.105 per dolar AS.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet membeberkan dengan asumsi APBN 2026 di Rp16.500, deviasinya sudah sekitar Rp 600. Menurutnya, dampak pelemahan rupiah tersebut akan langsung terasa karena, berdasarkan sensitivitas, belanja negara naik lebih besar dibanding tambahan penerimaan, sehingga tekanan ke defisit tidak terhindarkan.

“Pelemahan rupiah yang sudah Rp17.100 per dolar AS ini memang perlu diwaspadai dari sisi fiskal,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: Tambahan Subsidi Energi Rp100 T Dinilai Hanya Tahan Sementara,Risiko Fiskal Mengintai

Berdasarkan data sensitivitas APBN tahun 2026, setiap Rp 100 per dolar AS rupiah terdepresiasi, maka akan menambah penerimaan negara Rp 5,3 triliun. Akan tetapi, anggaran belanja membengkak lebih besar menjadi Rp 6,1 triliun. Maka dari itu, akan menambah defisit sekitar Rp 800 miliar.

Secara hitungan sederhana, deviasi Rp 600 bisa mendorong defisit bertambah sekitar Rp 4,8 triliun hanya dari faktor kurs. Namun kata Yusuf,  ini masih parsial. Dalam praktiknya, tekanan kurs hampir selalu datang bersamaan dengan dinamika lain, terutama harga minyak, yang sangat menentukan arah belanja subsidi.

Untuk perkiraan defisit, nilainya akan sangat dinamis dan sangat bergantung pada kombinasi nilai tukar dan harga minyak. Yusuf menjelaskan bahwa dalam skenario moderat, misalnya harga minyak rata-rata masih berada di kisaran US$ 100 per barel dan nilai tukar bergerak di rentang Rp 16.500 hingga Rp17.000, serta ditopang dengan efisiensi belanja sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 200 triliun, maka defisit masih berpotensi dijaga di kisaran 2,9% terhadap PDB, atau sekitar 2,92% dari PDB.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tak Naik, Purbaya: Bantalan Fiskal APBN Aman

Melihat kondisi tersebut, Yusuf menilai, kunci menjaga fiskal adalah dengan keberanian pemerintah dalam melakukan efisiensi. Bukan sekadar memangkas belanja yang jelas tidak prioritas, tetapi juga berani mengevaluasi kembali program-program strategis yang selama ini dianggap tidak boleh disentuh.

“Dalam situasi tekanan fiskal seperti sekarang, justru diperlukan keberanian untuk melakukan reprioritisasi, memastikan setiap rupiah belanja benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata,” ungkapnya.

Artinya, lanjut Yusuf, efisiensi tidak cukup dilakukan di pinggiran anggaran. Namun perlu masuk ke inti belanja, termasuk meninjau ulang desain subsidi energi, efektivitas proyek-proyek besar, hingga memastikan program strategis tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga tinggi dari sisi multiplier effect.

“Di saat yang sama, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan agar langkah efisiensi ini tidak justru menahan pertumbuhan. Karena itu, belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat tetap harus dijaga,” tandasnya.

Baca Juga: Menko Airlangga Tegaskan Stok BBM Dalam Negeri Aman dan Kondisi Fiskal Terjaga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News