/2025/04/23/1581757954.jpg "BI Akan Setor Surplus Anggaran 2025 Sebesar Rp 33 Triliun ke Pemerintah")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) berencana menyetorkan surplus tahun anggaran tahun 2025 sebesar Rp 33 triliun kepada pemerintah. Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali membeberkan, dalam mekanismenya, surplus BI tidak langsung disalurkan ke pemerintah. Surplus tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada BI.
Ia mengungkapkan, total surplus BI yang harus disetorkan kepada pemerintah Rp 78 triliun. Namun, setelah dikurangi kewajiban pemerintah kepada BI sebesar Rp 45 triliun, maka sisa yang akan disetorkan ke kas negara sebesar Rp 33 triliun.
Baca Juga: Ada Isu Reshuffle Kabinet, Seskab Teddy: Tunggu Saja
“Surplus harus pertama memenuhi kewajiban ke BI dulu. Setelah itu sisanya baru diserahkan,” ujar Ricky dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/5/2026).
Sebagaimana diketahui, kementerian keuangan saat ini masih harus terus menanggung pembayaran bunga dan pokok utang dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi saat krisis finansial 1998 silam. Adapun selama 22 tahun bunga yang dibayarkan pemerintah bisa sampai di atas 10%.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa besaran surplus yang dapat disetorkan ke pemerintah tidak bersifat tetap setiap tahun. Nilainya akan sangat bergantung pada kondisi keuangan BI serta dinamika ekonomi yang terjadi.
Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI (beserta perubahannya), yang sering disebut sebagai UU BI eksisting, pasal 62 menjelaskan, surplus hasil kegiatan BI dibagi di antaranya, 30% untuk cadangan tujuan, dan sisanya untuk cadangan umum, sehingga jumlah modal dan cadangan umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter meliputi uang kartal yang beredar dan kewajiban BI kepada perbankan.
Baca Juga: Baru 3 Bulan Berjalan, Anggaran Pemerintah Sudah Tekor Rp 240 Triliun
Akan tetapi, apabila BI menghadapi risiko yang menyebabkan penurunan modal menjadi kurang dari Rp 2 triliun, maka sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan digunakan untuk memperkuat cadangan umum guna menutup risiko tersebut.
Jika setelah upaya tersebut modal BI masih belum mencukupi atau jumlah modal BI kurang dari Rp 2 triliun, pemerintah berkewajiban menutup kekurangan modal, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR.
Selanjutnya, sisa surplus setelah seluruh kewajiban pemupukan cadangan dipenuhi diserahkan kepada pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
