/2026/06/04/291669906.jpg "Rupiah Mendekati Rp 18.000, Risiko Kenaikan Harga Impor Terbuka Jika Berlangsung Lama")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar AS dinilai belum serta-merta mendorong kenaikan harga barang impor secara langsung. Namun, tekanan tersebut berpotensi semakin terasa apabila pelemahan rupiah berlangsung secara persisten.
Untuk diketahui, Nilai tukar rupiah di pasar tak mampu keluar dari tekanan hingga akhir perdagangan hari ini. Rabu (12/8/2026), rupiah spot ditutup di level Rp 17.894 per dolar Amerika Serikat (AS).
Ini membuat rupiah menguat 0,49% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp 17.981 per dolar AS. Alhasil rupiah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, pelemahan rupiah pada tahap awal akan meningkatkan biaya impor dalam rupiah. Seberapa besar kenaikan tersebut kemudian diteruskan kepada konsumen akan bergantung pada sejumlah faktor, seperti durasi pelemahan rupiah, kemampuan perusahaan menyerap kenaikan biaya melalui margin, kontrak, maupun lindung nilai atau hedging, serta kondisi permintaan domestik.
Baca Juga: Hati-Hati, Obral Insentif Pajak pada 2026 Berisiko Tekan APBN
"Jadi yang lebih perlu diwaspadai adalah apabila rupiah lemah secara persisten. Semakin lama bertahan, semakin besar kemungkinan exchange-rate pass-through (seberapa besar perubahan nilai tukar) masuk ke harga konsumen," kata Faiz kepada Kontan, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, stabilisasi rupiah menjadi salah satu upaya penting untuk memitigasi risiko imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang dan input impor.
Selain berdampak terhadap harga barang impor, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya produksi di dalam negeri. Hal ini lantaran industri domestik masih bergantung pada berbagai input dari luar negeri.
Faiz menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 70% impor Indonesia berupa bahan baku dan bahan penolong, sementara sekitar 21% merupakan barang modal.
Dengan demikian, dampak pelemahan rupiah tidak hanya terlihat pada harga barang impor yang dijual langsung kepada konsumen, tetapi juga dapat masuk melalui kenaikan biaya produksi barang domestik.
"Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan ke harga jual sementara pendapatan rumah tangga tidak naik sebanding, real purchasing power akan turun," ujarnya.
Baca Juga: Subsidi Energi di 2027 Rp 261,5 Triliun, Ini Strategi Kementerian ESDM Jaga Kuota
Ia menilai kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi kelompok yang lebih rentan terdampak karena memiliki porsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok.
Adapun produk yang dinilai paling sensitif terhadap pelemahan rupiah adalah produk dengan kandungan impor tinggi, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan energi, elektronik dan gadget, kendaraan serta komponennya, mesin, bahan kimia dan farmasi, serta sebagian pangan dan bahan baku pangan impor.
Namun, Faiz menegaskan bahwa risiko pelemahan rupiah tidak terbatas pada barang impor jadi. Besarnya impor mesin dan alat transportasi, bahan kimia, bahan bakar, serta berbagai input industri juga membuat tekanan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya produksi manufaktur secara lebih luas.
Lebih lanjut, Faiz mengatakan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, diperkirakan mencapai puncaknya pada Oktober-November 2026. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh potensi kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Oktober serta ketidakpastian geopolitik menjelang Pemilu AS tengah tahun.
"Kombinasi ini yang membuat kami melihat BI berpotensi menaikkan bunga sebagai respons dalam menahan tekanan eksternal," kata Faiz.
Setelah periode tersebut, ia memperkirakan tekanan terhadap rupiah mulai mereda sehingga rupiah dapat menguat dari level tekanan yang terjadi pada Oktober-November 2026 dan ditutup di sekitar Rp17.963 per dolar AS pada akhir tahun.
Untuk merespons tekanan nilai tukar, Faiz menilai stabilisasi rupiah tetap menjadi lini pertahanan pertama melalui kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk membatasi dampak imported inflation.
Sementara itu, kebijakan fiskal dinilai perlu diarahkan secara lebih tertarget, bukan melalui stimulus secara menyeluruh. Pemerintah dinilai perlu menjaga pasokan dan distribusi pangan serta energi, menghindari penyesuaian harga yang diatur pemerintah atau administered prices secara terlalu cepat ketika daya beli sedang tertekan, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Jika tekanan rupiah berlangsung lebih lama dan mulai mendorong inflasi kebutuhan pokok, ruang perlindungan sosial tambahan dapat digunakan secara sementara dan tertarget.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
