/2026/09/16/227652506.jpg "BGN akan Buka 480 Dapur MBG pada Oktober 2026, Wilayah Terpencil Jadi Prioritas")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia akan membuka 480 dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Oktober 2026.
Sebagian besar dapur tersebut akan ditempatkan di wilayah terpencil dan tertinggal, termasuk kawasan Papua.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan sebanyak 269 dapur akan berada di 16 provinsi di Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat stunting tinggi. Wilayah tersebut mencakup Gorontalo, Maluku, serta sejumlah provinsi di Pulau Papua.
Baca Juga: Bulog Siapkan Beras SPHP untuk Kopdes, Pesanan Tak Dibatasi Kuota
Sementara itu, sebanyak 211 dapur lainnya akan dibangun di berbagai wilayah lain di Indonesia.
"Dapur-dapur tersebut akan diaktifkan mulai Jumat," kata Sudaryono dalam unggahan video di Instagram, Rabu (30/9/2026) dilansir dari Reuters.
Menurut Sudaryono, aktivasi dapur akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pelatihan bagi tenaga yang terlibat sebelum meningkatkan jumlah makanan yang diproduksi sepanjang Oktober.
Program MBG merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto.
Program ini mulai dijalankan pada 2025 dengan target menyediakan makanan bergizi bagi sekitar 83 juta anak sekolah dan ibu hamil untuk membantu mengatasi masalah kekurangan gizi.
Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi sejumlah persoalan.
Program MBG sebelumnya mendapat sorotan akibat dugaan korupsi, lebih dari 50.000 kasus keracunan makanan, penutupan sejumlah dapur yang dikelola pihak swasta, serta kekhawatiran mengenai besarnya kebutuhan anggaran yang berpotensi meningkatkan defisit fiskal.
Baca Juga: Bukan Pegawai BUMN, Zulhas Tegaskan Status Manager Kopdes Jadi Pegawai Kontrak
Baca Juga: Manager Kopdes Bakal Ditempatkan Mulai 1 Oktober, Gaji Ditetapkan Hingga Rp 8,2 Juta
Anggaran MBG Dipangkas
BGN mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan penerima manfaat di wilayah terpencil setelah anggaran MBG tahun ini dipangkas menjadi Rp229 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.
Untuk 2027, anggaran program tersebut ditetapkan sebesar Rp240 triliun.
Pemangkasan anggaran tahun ini juga berdampak pada pengelola dapur MBG yang telah menyiapkan fasilitas di sejumlah daerah terpencil.
Reuters sebelumnya melaporkan ratusan investor yang telah membangun dapur untuk program tersebut menghadapi penundaan pembayaran pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Kemenhaj Catat 189 Aduan Penipuan Haji-Umrah hingga September 2026
Akibatnya, sejumlah fasilitas dilaporkan tidak beroperasi selama berbulan-bulan meski telah dibangun untuk mendukung program MBG.
Dengan aktivasi 480 dapur baru mulai Oktober, pemerintah akan memperluas cakupan program sekaligus meningkatkan penyaluran MBG di daerah yang memiliki kebutuhan gizi tinggi.
Setelah dapur diaktifkan, pemilik dapur diharapkan mulai menerima pembayaran dari pemerintah. Namun, mekanisme pembayaran tersebut masih belum dijelaskan secara rinci.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
