Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
Sebelumnya, Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif dan disinsentif terkait penerapan zero kendaraan dan truk ODOL.
Adapun target implementasi kebijakan ODOL akan dimulai pada tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa semangat pemerintah bukan hanya soal tidak boleh melakukan sesuatu. Namun juga terkait tata kelola suatu sektor.
Baca Juga: Komisi V DPR akan Bentuk Panja Jalan Tol, Pastikan Standar Layanan Terpenuhi
Pemerintah juga berupaya mencari solusi insentif dan disinsentif untuk pelaku usaha. Apalagi ODOL merupakan sesuatu yang sudah terjadi puluhan tahun ini.
Tadi ada pembahasan insentif dan disinsentif, yang sedang kita hitung, supaya nanti efektif, itu harus dihadirkan juga seperti itu, sehingga jangan sampai, kita hanya mencegah tapi tidak ada solusi," ujar AHY dalam konferensi pers, Selasa (6/5).
AHY menambahkan bahwa seringkali pemerintah tidak ingin memilih antara kepentingan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan menjaga keselamatan masyarakat yang juga menggunakan ruas jalan yang sama dengan kendaraan-kendaraan ODOL.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Tegaskan Tidak Ada Tambahan Anggaran Kementerian di 2025
Oleh karena pemerintah berupaya menghadirkan solusi agar tidak kembali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat regulasinya maupun karena tidak dilakukan pengawasan yang ketat terhadap ODOL.
"Sekaligus tentunya kita juga tidak abai terhadap semangat untuk membangun konektivitas dan memperbaiki distribusi logistik secara nasional," kata AHY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
