Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
Alasan kedua, R&I melihat bahwa defisit fiskal Indonesia tetap terjaga, pemerintah dipandang mampu untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang rendah. Ini dilihat dari usaha pemerintah yang menerapkan disiplin fiskal dengan menjaga defisit fiskal dalam target 1,76% dari PDB pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah juga meningatkan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur, mempertahankan rasio anggaran pendidkan dan kesehatan, seiring dengan pengurangan anggaran untuk subsidi energi.
"R&I memandang positif upaya pemerintah dalam meningkatkan pengeluaran untuk prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan daya saing. Bauran stance kebijakan inipun merupakan komitmen yang kuat untuk reformasi struktural," aku Perry.
Baca Juga: Risiko masih tinggi, CDS Indonesia berpotensi melanjutkan kenaikan
Ketiga, lembaga pemeringkat tersebut melihat bahwa cadangan devisa Indonesia relatif memadai terhadap utang jangka pendek. Cadangan devisa Indonesia masih mampu membiayai 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.
Selain itu, R&I juga yakin bahwa resiliensi ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal tetap terjaga seiring dengan stance kebijakan yang menekan pada stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal.
Di sisi eksternal, defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit masih rendah dan diperkirakan masih akan berada di ksiaran 2% - 3% pada tahun ini dan ke depannya.
Selain itu, resiko nilai tukar di sektor swasta juga dipandang telah menruun sebagai dampak dari penerapan kebijakan BI untuk mengendalikan resiko, termasuk dengan menerapkan aturan tentang kewajiban untuk melakukan hedging atas utang dalam mata uang asing.
Untuk selanjutnya, BI mengatakan bahwa masih akan tetap waspada dan terus memonitor perkembangan ekonomi baik global maupun domestik, termasuk dampak Covid-19 dengan tetap memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait.
"Ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendorog reformasi struktural, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi," tandas Perry.
Baca Juga: Soal potensi lockdown akibat corona, ini kata Kemenko Perekonomian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
