Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur – Barat (East – West) fase 1 tahap 1.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menuturkan, setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek.
“Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT timur barat dapat segera dimulai pada tahun 2024,” kata Risal dalam keterangan tertulis, Minggu (12/11).
MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 kilometer dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.
Nantinya, dalam pengerjaan akan terbagi menjadi 4 tahap pekerjaan. Diantaranya Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria) sepanjang 30,1 kilometer, Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang) sepanjang 9,2 kilometer, Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang) sepanjang 20,5 kilometer dan Fase 2 Barat (Kembangan-Balaraja) sepanjang 29,9 kilometer.
“MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun,” imbuh Risal.
Baca Juga: JICA Ingin MRT Jalur Timur-Barat Mulai Dibangun Pertengahan 2024
Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.
“Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia perlu konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL. Budi juga menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.
"Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,” kata Budi.
Baca Juga: MRT Jakarta Gelontorkan Dana Rp1,5 Triliun untuk Pengembangan TOD pada 2022-2023
Sebagai informasi, penandatangan dilakukan pada Sabtu (11/11), oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat, yang mewakili pemerintah Indonesia, dengan Chief of Representative Indonesia Office JICA Mr. Yasui Takehiro.
Adapun penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat (PJ) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan The Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan Mr. Nagai Katsuro, di kantor Kemenhub, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
