/2022/01/03/2063536784.jpg "RI Butuh Investasi Rp 8.841,3 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,5% di 2027")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyebut Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7,5% pada 2027.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan total kebutuhan investasi pada 2027 mencapai Rp 8.677,4 triliun hingga Rp 8.841,3 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 untuk menjaga percepatan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,9% hingga 7,5% pada tahun depan. Target itu melanjutkan sasaran pertumbuhan ekonomi 2026 yang dipatok sekitar 6,3% sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029.
Baca Juga: DJP Ambil Langkah Tegas, 275 Rekening Penunggak Pajak Dibekukan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2027 akan didorong dari sisi konsumsi dan investasi yang ditargetkan tumbuh lebih tinggi.
“Untuk sasaran pertumbuhan itu adalah 5,9%-7,5%, dan tentu saja kalau di sisi permintaan akan didorong konsumsi, investasi tumbuh tinggi,” ujar Eka dalam Rakorbangpus 2026 dalam rangka penyusunan RKP 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut Eka, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah menegaskan sumber pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Bappenas mencatat, kontribusi investasi dari fiskal APBN hanya sekitar 5,9% hingga 7,1% dari total kebutuhan investasi atau setara Rp 508,9 triliun sampai Rp 624,5 triliun.
Sementara investasi yang berasal dari BUMN diperkirakan memiliki porsi 6,4% hingga 7% dengan nilai sekitar Rp 556,3 triliun hingga Rp 619,1 triliun.
Adapun porsi terbesar justru diharapkan berasal dari investasi swasta dan masyarakat yang mencapai 85,9% hingga 87,7% atau setara Rp 7.597,7 triliun sampai Rp 7.612,2 triliun.
Baca Juga: Indonesia Impor Nikel Filipina demi Operasional Smelter, Begini Kata Pengamat
“Artinya memang ini tidak bisa mengandalkan APBN atau APBD. Swasta lagi-lagi sangat berperan,” kata Eka.
Ia menilai kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dan ukuran ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Kalau kita lihat kue APBN kita itu sekitar Rp 3.500 triliun, sementara PDB itu Rp 25.000 triliun. Apa bisa APBN langsung menopang semuanya?” ujarnya.
Meski demikian, Eka menegaskan APBN tetap memiliki fungsi penting sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tapi yang perlu kita sadari adalah APBN sebagai katalis untuk ekonomi kita bisa tumbuh,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.
Menurut Eka, meskipun daerah masih menghadapi tekanan akibat menyusutnya Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah terus mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan.
“Peran daerah menjadi penting untuk mendukung pencapaian pertumbuhan nasional di kisaran 5,9%-7,5% pada tahun 2027. Meskipun di daerah masih merasakan tekanan dari menyusutnya anggaran TKD, tapi kita mencari alternatif dari sumber-sumber pendanaan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Susun RKP 2027, 60 Program Unggulan Prabowo Dibiayai APBN dan Danantara
Dari sisi sektoral, pemerintah akan mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pertanian sebagai motor penggerak ekonomi.
Eka mengatakan pemerintah menargetkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat mencapai 20% agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara industri.
“Sementara untuk pertanian, meskipun share-nya masih sekitar 11%-12%, tetapi tenaga kerja di sektor pertanian ini cukup tinggi,” katanya.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan delapan klaster prioritas dalam RKP 2027 yang diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik partisipasi investasi swasta lebih besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
