Revisi UU Kepailitan dan PKPU jalan di tempat, ini alasan Kemenkumham

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Revisi Undang -Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih jalan di tempat. Padahal, naskah akademik yang berisi 16 poin resmi selesai pada akhir 2018 lalu.

"Stuck, masih belum ada perkembangan," kata Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Teddy Anggoro kepada Kontan, Jumat (22/11).

Baca Juga: PKPU diperpanjang, ini rencana perdamaian empat entitas Tiga Pilar (AISA)

Teddy mengatakan, naskah akademik telah sampai di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemenkumham). Ia mengaku belum mengetahui apakah revisi UU tersebut termasuk dalam prolegnas 2020.

Teddy menyayangkan sikap pemerintah dan DPR karena belum ada tindak lanjut dari revisi UU ini. Padahal, revisi UU kepailitan dan PKPU ini berdampak pada dunia usaha.

"Pembahasan suatu UU itu baru ramai dibicarakan jika mendapat perhatian Presiden, misalnya saat ini fokus pada RUU tentang omnibus law," ucap Teddy.

Baca Juga: Anggaran belanja negara 2019 berpotensi berubah, tapi defisit tetap

Teddy mengatakan, belum ada poin-poin yang berubah dalam naskah akademik revisi UU tersebut. Namun, perubahan itu bisa saja terjadi ketika pembahasan antara pemerintah dan DPR.

"Jangan sampai perubahan mengubah substansi fundamental dari 16 poin dalam naskah akademik revisi UU kepailitan dan PKPU," tutur Teddy.

Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM Bambang Wiyono mengatakan, penetapan Prolegnas harus bersama Badan Legislasi DPR."Undang undang tersebut masuk daftar Prolegnas dan belum final, baru usulan. Kemenkumham secara aktif koordinasi dengan DPR," ujar Bambang.

Baca Juga: Pemerintah sediakan anggaran untuk cipta lapangan kerja

Sebagai informasi, 16 poin dalam Naskah Akademik revisi UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

1. Mengenai Persyaratan Kepailitan
2. Pembuktian sederhana
3. Pengaturan mengenai keadaan diam otomatis (automatic stay) dalam kepailitan yang mulai berlaku sejak kepailitan dimohonkan
4. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemohon kepailitan
5. Permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara
6. Kewenangan panitera dalam pemeriksaan administrasi permohonan
7. Salinan putusan pengadilan
8. Batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan oleh Kreditur separatis
9. Profesi Kurator/pengurus khususnya terkait dengan kelembagaan, pengawasan dan pelaksanaan tugasnya
10. Sita kepailitan terhadap sita pidana
11. Peringkat upah dan hak pekerja dalam struktur kreditur kepailitan
12. Renvoi dan gugatan lain-lain
13. Ketentuan paksa badan
14. Publikasi kepailitan
15. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditur; dan
16. Kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency).

Baca Juga: Diduga lakukan politisasi aksi 211, Fahira Idris dilaporkan ke Bawaslu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News