Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
Di sisi lain, Darussalam menilai pemerintah juga tetap mesti berhati-hati dalam mendesain kebijakan relaksasi dalam percepatan restitusi pajak ini. “Dalam artian, kebijakan relaksasi tetap harus bisa mendorong perilaku wajib pajak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah,” lanjut dia.
Oleh karena itu, Darussalam berharap Kemenkeu tetap menerapkan ketentuan profil kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini untuk memastikan bahwa restitusi diberikan kepada wajib pajak yang memang layak dan patuh.
Baca Juga: Longgarkan batas maksimal, Ditjen Pajak pastikan restitusi pajak tepat sasaran
“Juga diberikan syarat dan ketentuan lain, misalnya ketersediaan arus kas dari percepatan restitusi ini dipergunakan untuk konsumsi lanjutan,” tutur Darussalam.
Dewan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengakui saat ini memang terjadi kondisi shock pada supply dan demand industri. Oleh karena itu, pelonggaran kebijakan untuk mengurangi beban usaha dan produksi sangat diperlukan.
“Tapi apa yang disampaikan Menkeu itu belum cukup untuk memberikan confidence kepada industri, sebelum surat keputusan keluar dan Ditjen Pajak sebagai pelaksana regulasi cepat merealisasikan keputusan tersebut dalam jangka waktu sesegera mungkin,” tandasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Stimulus fiskal siap secara teknis, tinggal tunggu Kemenko
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
