kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Realisasi Subsidi Hingga Akhir Februari 2023 Mencapai Rp 24,3 Triliun


Selasa, 14 Maret 2023 / 19:05 WIB
Realisasi Subsidi Hingga Akhir Februari 2023 Mencapai Rp 24,3 Triliun
Konsumsi BBM Subsidi: Suasana pengisian bbm subsidi jenis pertalite di sebuah SPBU di Bogor, Kamis (2/2). Realisasi Subsidi Hingga Akhir Februari 2023 Mencapai Rp 24,3 Triliun.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi belanja non kementerian dan lembaga per Februari 2023 mencapai Rp 106,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja non kementerian dan lembaga terkait subsidi hingga Februari 2023 mencapai Rp 24,3 triliun.

Dia menyebut belanja non kementerian dan lembaga yang langsung dirasakan masyarakat adalah subsidi. 

Baca Juga: Sri Mulyani Mengatakan APBN Surplus Rp 131,8 Triliun per Februari 2023

"Saya menyampaikan subsidi energi telah dikeluarkan sebesar Rp 11,8 triliun yang digunakan untuk subsidi BBM minyak tanah, LPG 3 Kg, dan listrik," Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Kemenkeu, Selasa (14/3).

Adapun realisasi subsidi yang sifatnya non energi, seperti bunga KUR, besarannya Rp 12,5 triliun. 

Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan realisasi manfaat pensiun hingga Februari 2023 mencapai Rp 29,3 triliun.

"Realisasi manfaat pensiun terjadi kenaikan 5,1%. Penerimanya adalah Taspen menerima Rp 25,6 triliun dan Asabri Rp 3,7 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Masih Kuat hingga Februari, Nilainya Capai Rp 279,98 Triliun

Selain itu, dia mengatakan realisasi program Kartu Prakerja sampai Februari 2023 mencapai Rp 59 miliar yang utamanya digunakan untuk biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta.

Sri Mulyani juga menyebut program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill atau kompetensi, yakni lebih besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×