Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 30 November 2020 mencapai Rp 2.306,7 triliun. Realisasi itu mencapai 84,2% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan sekitar 12,7% % year on year (yoy) dari tahun 2019 yang hanya sekitar Rp 2.016,6 triliun pada periode yang sama.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja negara terbagi menjadi dua yakni belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja K/L dan belanja Non K/L serta transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD).
Dalam paparan APBN Kita edisi Desember 2020, Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 20,5% yoy dengan belanja mencapai Rp 1.558,7 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp 1.293,6 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani: Penerimaan pajak terus membaik
“Belanja yang tumbuh 20,5% yoy ini memang berkaitan untuk kebutuhan penanganan Covid-19,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (21/12).
Adapun dalam realisasi belanja pemerintah pusat juga terbagi dari realisasi belanja K/L yang mencapai Rp 852,2 triliun hingga November 2020 dari total pagu Rp 836,4 triliun atau meningkat 18,6%.
Dalam realisasi belanja K/L, Menkeu menyebutkan belanja K/L yang meningkat cukup signifikan adalah belanja bantuan sosial yang tumbuh 80,7% yoy. Adapun realiasinya mencapai Rp 191,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 105,9 triliun di periode yang sama.
Baca Juga: Setoran pajak orang pribadi jadi satu-satunya penerimaan pajak yang tumbuh positif
“Ini juga lebih tinggi realisasinya dari alokasi pagu pada Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 170,7 triliun,” jelasnya.
Belanja terbesar kedua dari komponen belanja K/L juga didorong dari belanja barang yang mencapai Rp 328,6 triliun yang lebih tinggi dari pagu Perpres 72/2020 sebesar Rp 271,7 triliun. Belanja ini juga tumbuh 22,2% yoy jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebab belanja barang dilakukan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
Belanja barang yang menyumbang pertumbuhan hingga 22,2% tersebut didorong oleh pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti biaya klaim rumah sakit, insentif tenaga kesehatan, bantuan UMKM, bantuan subsidi gaji dan bantuan internet.
Baca Juga: Jelang tutup tahun, penerimaan pajak masih tekor Rp 273,5 triliun
Sementara itu, belanja yang masih mengalami kontraksi adalah belanja modal yang tumbuh -7,7% yoy serta belanja pegawai yang tumbuh -0,9% yoy.
“Untuk belanja pegawai dengan belanja untuk gaji ke-13 yang tidak dibayarkan menyebabkan keseluruhan belanja yang terkontraksi,” kata Sri Mulyani.
Adapun untuk realisasi belanja non K/L tercatat tumbuh 22,8% atau mencapai Rp 706,5 triliun dari total pagu sebesar Rp 1.138,9 triliun. Menkeu menyebutkan, belanja non K/L juga lebih tinggi dibandingkan pada November 2019 yang hanya Rp 575,3 triliun.
Selanjutnya: Soal vaksin corona gratis untuk seluruh rakyat, ini kata Sri Mulyani
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
