Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Joko Widodo mengatakan vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan belum anggaran vaksin gratis sebetulnya belum rampung.
Menkeu Sri Mulyani bilang pihaknya masih menunggu sejumlah laporan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian BUMN dalam hal ini PT Bio Farma sebagai perusahaan pelat merah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.
Nah, sebelum Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran vaksin gratis ada beberapa hal yang perlu diperjelas oleh Kemenkes dan Bio Farma. Menkeu bilang, kedua pihak tersebut harus memberikan target jumlah vaksin yang akan disuntikkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani: Penerimaan pajak terus membaik
Menkeu bilang, bila merujuk rekomendasi World Health Organization (WHO) dan ahli di bidang pandemi, minimal 70% dari populasi harus mendapatkan vaksin. Artinya, untuk Indonesia kebutuhan vaksin corona mencapai 182 juta vaksin.
Kendati demikian, jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring dengan kebutuhan dosis. Sebab, Kemenkes sebelumnya menghitung bahwa setiap orang akan disuntikkan vaksin sebanyak dua kali. Dus, kebutuhan vaksin bisa mencapai 364 juta vaksin.
Selanjutnya, Kemenkes dan Bio Farma harus melaporkan efektivitas dari vaksin yang akan digunakan. Hitungan sementara, jika efektivitas vaksin di level 90%, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100%. Hitungan Menkeu, dengan asumsi 182 juta jiwa maka total vaksin bisa mencapai 200 juta vaksin, belum termasuk jika dosis yang diberikan dua kali per orang.
Tak hanya itu, kemungkinan vaksin yang terbuang alias tidak bisa terpakai saat masuk ke Indonesia juga harus dikalkulasi. Belum lagi soal tenaga kesehatan yang menjadi prioritas dan menjalankan proses vaksinasi.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Pertumbuhan ekonomi 2020 bisa minus 2,2%
“Karena belum jelas jumlah vaksinnya berapa banyak, berapa harganya, efektivitasnya berapa banyak, wasted-nya berapa banyak. Maka kita belum mengetahui berapa angkanya ini (anggaran) namun kita tetap berkoordinasi dengan Kemenkes dan BUMN untuk terus melihat keseluruhan angka-angka tersebut,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers realisasi APBN Periode November 2020, Senin (21/12).
Selanjutnya: Jelang tutup tahun, penerimaan pajak masih tekor Rp 273,5 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
