Purbaya Terbitkan Aturan Tarif Layanan Tarif RSU Adhyaksa, Gratis untuk Warga Miskin

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan resmi menetapkan struktur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa yang berada di bawah Kejaksaan Agung melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2025.

Regulasi yang diundangkan pada 18 November 2025 itu mengatur kelompok tarif layanan, batasan tarif tertinggi, hingga mekanisme tarif khusus.

Dalam dasar pertimbangannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penetapan struktur tarif perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU berbasis prinsip ekonomi dan produktivitas.

“Perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta,” demikian tertulis dalam PMK 74/2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Empat Kelompok Utama Tarif Layanan

PMK 74/2025 membagi layanan RSU Adhyaksa ke dalam empat kelompok:

Layanan medis
Penunjang nonmedis
Farmasi
Layanan berbasis teknologi kesehatan tertentu

Seluruh rincian tarif tercantum lengkap dalam lampiran PMK.

Untuk layanan rawat inap, struktur tarif disusun berbasis kelas layanan. Tarif kelas II menjadi patokan utama. Tarif kelas III ditetapkan maksimal 90% dari kelas II, sementara tarif kelas I paling tinggi 125%. Adapun kelas VIP dan VVIP dipatok minimal 125% dari kelas II.

Pada layanan rawat jalan, RSU Adhyaksa dapat menerapkan tarif reguler dan nonreguler, di mana tarif nonreguler ditetapkan paling rendah 125% dari tarif reguler.

Pedoman Penetapan Tarif: Kompleksitas Tindakan hingga Harga Pasar

Pasal 8 menegaskan bahwa penetapan tarif medis harus mempertimbangkan kompleksitas tindakan, jasa layanan, bahan habis pakai, hingga harga pasar.

Untuk tarif penunjang nonmedis seperti penggunaan ambulans, ruangan, peralatan, tata boga, layanan optik, hingga pendidikan dan pelatihan rumah sakit wajib menghitung komponen biaya operasional, fasilitas, tenaga kerja, serta harga pasar (Pasal 9–16).

Pada tarif farmasi, RSU Adhyaksa wajib merujuk Harga Eceran Tertinggi (HET) guna melindungi pasien.

Sementara tarif untuk layanan dengan teknologi kesehatan tertentu dihitung berdasarkan kompleksitas penggunaan teknologi.

Rumah sakit juga diperbolehkan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Jamkesda, asuransi swasta, maupun pihak lain.

Pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen turut dimungkinkan untuk meningkatkan mutu layanan.

Tarif Khusus untuk WNA, Layanan Gratis untuk Masyarakat Miskin

Kemenkeu mengatur bahwa tarif bagi warga negara asing (WNA) dipatok minimal 125% dari tarif yang berlaku.

Sementara tarif Rp 0 alias gratis dapat diberlakukan bagi:

Masyarakat miskin
Korban keadaan kahar
Korban kriminalitas tanpa identitas
Kegiatan sosial dan program strategis pemerintah

Implementasi tarif gratis harus mempertimbangkan kondisi keuangan BLU RSU Adhyaksa (Pasal 24).

Regulasi juga membuka opsi penetapan tarif paket atau kombinasi layanan dengan nilai lebih rendah dari tarif satuan.

Daftar Tarif Tertinggi Layanan Medis RSU Adhyaksa

Direktur RSU Adhyaksa diberi kewenangan menetapkan kriteria, besaran tarif, serta tata cara penetapan tarif sesuai Pasal 26.

Berikut beberapa batas tarif tertinggi yang tercantum dalam lampiran PMK 74/2025:

Pendaftaran rawat jalan: Rp 65.000
Pendaftaran rawat inap: Rp 98.000
Rawat inap kelas II: Rp 585.000 per hari
ICU: Rp 1.170.000 per hari
Pemeriksaan dokter umum: Rp 145.000
Visite dokter spesialis: Rp 325.000
Tindakan bedah saraf besar: Rp 46.700.000
Bedah plastik khusus: Rp 40.000.000
Kemoterapi: Rp 2.805.000
Hemodialisa: Rp 2.200.000
Laboratorium khusus: Rp 6.688.000
Radiologi khusus: Rp 12.500.000
Medico-legal khusus: Rp 10.000.000
Penanganan jenazah: Rp 5.000.000

PMK 74/2025 mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan. Aturan ini menjadi dasar baru bagi RSU Adhyaksa dalam menyusun kebijakan tarif yang lebih terstruktur, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.