CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.364.000   21.000   0,90%
  • USD/IDR 16.757   28,00   0,17%
  • IDX 8.420   13,34   0,16%
  • KOMPAS100 1.164   -0,44   -0,04%
  • LQ45 848   -0,95   -0,11%
  • ISSI 294   0,44   0,15%
  • IDX30 442   -0,63   -0,14%
  • IDXHIDIV20 514   -0,01   0,00%
  • IDX80 131   0,01   0,01%
  • IDXV30 135   -0,15   -0,11%
  • IDXQ30 142   -0,01   -0,01%

Kemnaker Denda Rp 588 Juta ke Perusahaan yang Pekerjakan TKA Tanpa Berkas Lengkap


Kamis, 20 November 2025 / 17:53 WIB
Diperbarui Kamis, 20 November 2025 / 17:55 WIB
Kemnaker Denda Rp 588 Juta ke Perusahaan yang Pekerjakan TKA Tanpa Berkas Lengkap
ILUSTRASI. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan penerbitan Surat Edaran (SE) tentang pelarangan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp 588 juta kepada perusahan asing yang beroperasi di Banten. 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan perusahaan ini terbukti mempekerjakan 583 tenaga kerja asing (TKA) tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

"Jadi ada aduan perusahaannya di Provinsi Banten, pemeriksaan dilakukan oleh pengawas tenaga kerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas tenaga kerjaan Provinsi," kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Kamis (20/11/2025). 

Baca Juga: KPK Sebut Sita 44 Bidang Tanah dari Tersangka Kasus Pemerasan Izin TKA Kemnaker

Menurutnya, tim pengawas telah mengeluarkan nota pemeriksaan dan memaksa perusahaan untuk mengeluarkan mereka dari tempat kerja karena mereka tidak ada izin bekerja. 

"Kemudian perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 588 juta yang sudah disetor ke kas negara," ungkapnya. 

Baca Juga: Soal Pencairan BSU September 2025, Kemenaker Angkat Bicara

Yassierli turut mengungkap hingga 4 bulan terakhir terdapat 18 jumlah aduan terkait tenaga kerja asing ini. Dari jumlah ini, Kemnaker telah memeberikan sangsi denda kepada perusahan-perusahan yang bersangkutan dengan total denda mencapai Rp 7 miliar. 

"Penggunaan tenaga kerja asing tanpa dokumen pengesahan RPTKA dengan total denda itu lebih dari 7 miliar dari 18 jumlah aduan yang masuk," terangnya. 

Selanjutnya: Infrastruktur dan Energi Terbarukan Dongkrak Prospek Konstruksi Indonesia pada 2026

Menarik Dibaca: WINGS Group dan Alfamart Hadirkan Akses Kesehatan untuk 20 Ribu Ibu dan Anak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×