Purbaya Perkirakan Anggaran Program Gentengnisasi Tak Sampai Rp 1 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 / 16:09 WIB

ILUSTRASI. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat jumpa pers APBNKita (KONTAN/Cheppy A. Muchlis) Menkeu Purbaya sebut anggaran belanja untuk program gentengnisasi akan dialokasikan dari dana APBN 2026 dengan nilai mendekati Rp 1 triliun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran belanja untuk program gentengnisasi akan dialokasikan dari dana APBN 2026 dengan nilai mendekati Rp 1 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa kebutuhan anggaran program tersebut tidak akan menembus Rp 1 triliun dan sebagian dapat diambil dari dana cadangan pemerintah.

“Gentengnisasi nggak sampai Rp 1 triliun (anggarannya). Kita juga ambil dari dana cadangan,” ujar Purbaya kepada awak media usai agenda Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dana cadangan yang dimaksud kemungkinan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya realokasi anggaran dari program lain, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun dari kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

“Ada kemungkinan dari situ (MBG), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah, nggak banyak-banyak banget kalau nggak salah anggarannya,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, program gentengnisasi bertujuan mengganti atap rumah berbahan seng dengan genteng berbahan batuan, yang dinilai lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan seng bekas minyak atau material sejenis.

Ia menekankan, estimasi anggaran yang beredar saat ini masih bersifat perhitungan kasar, lantaran didasarkan pada asumsi seluruh rumah beratap seng akan diganti.

“Kalau dihitung kasar, semua rumah pakai seng langsung diganti semua. Padahal yang diganti kan paling hanya berapa puluh persen rumah yang pakai seng,” jelasnya.

Dengan perhitungan yang lebih realistis, Purbaya menilai kebutuhan anggaran program gentengnisasi seharusnya lebih kecil dari angka hitungan kasar dan masih dapat dikendalikan.

“Ini masih hitungan kasar sekali. Harusnya angkanya bisa lebih kecil (dibawah Rp 1 triliun) dan bisa dikendalikan (anggarannya),” pungkasnya.