/2026/06/11/2043058637.jpg "Purbaya Pastikan Efisiensi Anggaran MBG, Besaran Pemangkasan Masih Dihitung")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan akan tetap melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 ini.
Besaran anggaran yang akan dihemat masih dihitung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan pelaksanaan program di seluruh Indonesia untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, efisiensi anggaran MBG dipastikan akan dilakukan, meski nilai pastinya belum dapat ditentukan.
Menurutnya, BGN masih menghitung kebutuhan anggaran program tersebut. "Jelas akan ada efisiensi," ujar Purbaya di DPR, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas, KDMP Akan Diaudit Ketat
Purbaya menjelaskan, Kemenkeu akan mengerahkan tim perbendaharaan untuk memantau pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan apabila ditemukan pelaksanaan yang bermasalah, pemerintah tidak segan mengambil tindakan.
Ia menegaskan, hasil pengawasan akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk kemungkinan penghentian operasional jika ditemukan penyimpangan.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran MBG masih memiliki ruang untuk dihemat.
Berdasarkan perhitungan Banggar, dari target efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 268 triliun, program MBG berpotensi menyumbang penghematan sekitar Rp 68 triliun hingga Rp 80 triliun.
Selain MBG, Purbaya juga memastikan penyaluran anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dilakukan secara selektif.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Bisa Dipangkas Lebih dari Rp 40 Triliun
Pemerintah hanya akan membayarkan kewajiban pembiayaan kepada koperasi yang telah lolos audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau gagal audit, ya tidak dibayar," tegasnya.
Menurut Purbaya, skema tersebut membuat pembiayaan KDMP tetap aman karena pencairan anggaran bergantung pada hasil audit.
Sementara itu, besaran efisiensi anggaran untuk program KDMP masih dalam tahap evaluasi dan belum masuk dalam perhitungan penghematan pemerintah.
Ia juga menegaskan kondisi fiskal APBN masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung kebijakan efisiensi.
Baca Juga: Kepala BGN dan Menkeu Purbaya Bahas Efisiensi Anggaran MBG
Pasalnya, realisasi belanja negara belum sepenuhnya terserap sehingga pemerintah masih memiliki buffer anggaran apabila diperlukan penghematan lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
