/2026/07/14/210305162.jpg "Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas, KDMP Akan Diaudit Ketat")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.
Namun, ia mengaku belum mengetahui besaran pasti anggaran yang akan dipangkas karena masih menunggu perhitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengatakan, efisiensi anggaran MBG akan dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan ikut memantau pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga: PPK Kemayoran Perkuat Wajah Baru Kemayoran sebagai Kawasan Strategis Jakarta
"Saya enggak tahu, kita lihat nanti. BGN-nya lagi menghitung. Tapi jelas akan ada efisiensi," ujar Purbaya di DPR, Selasa (14/7/2026).
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan belanja negara berjalan tanpa pengawasan. Kementerian Keuangan akan menurunkan tim perbendaharaan untuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
"Kita akan jalankan dari tim perbendaharaan. Seluruh Indonesia akan mengecek seluruh BGN yang ada. Nanti kalau jelek kita lapor, kalau perlu ditutup, kita tutup," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut anggaran MBG masih memiliki ruang untuk diefisienkan. Dari total efisiensi anggaran pemerintah menjadi Rp268 triliun, Banggar memperkirakan MBG dapat kembali dipangkas sekitar Rp 68 triliun hingga Rp 80 triliun.
"Kalau hitung-hitungan Banggar, sebenarnya dari Rp268 triliun itu, efisiensi moderat Rp68 triliun. Kalau mau efisien betul sekitar Rp80 triliun, kita tunggu saja," ujar Said.
Baca Juga: Juli&September 2026 Jadi Bulan Berat Pembayaran Utang Pemerintah, Apa Efek ke Rupiah?
Selain MBG, Purbaya juga menyinggung soal program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia memastikan penyaluran anggaran untuk KDMP akan dilakukan secara hati-hati dengan mengandalkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, pemerintah hanya akan membayarkan kewajiban pembiayaan kepada koperasi yang telah lolos proses audit. Jika hasil audit menunjukkan adanya masalah, pembayaran akan dihentikan.
"Untuk KDMP, saya bayar cicilannya setiap tahun untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP. Jadi aman, tidak ada masalah. Kalau gagal audit, ya tidak dibayar," tegasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan penghematan karena realisasi anggaran masih berada dalam batas aman. Besaran efisiensi KDMP juga masih dalam tahap evaluasi.
"KDMP belum masuk (efisiensi anggaran). Tapi gini, untuk KDMP kan, saya bayar cicilannya setiap tahun untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP, jadi untuk saya aman, enggak ada masalah. Kalau gagal audit ya sudah enggak bayar," tegas Purbaya.
Lebih lanjut Ia juga menegaskan, bahwa ruang fiskal APBN masih aman.
"Ya kan saya tinggal ngurangi saja duitnya (anggaran K/L), selesai. Uangnya masih ada, belum sampai level itu (belum semua anggaran terserap/terealisasi). Buffer masih cukup kalau ada penghematan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
