kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Puluhan Ekonom Tolak Bantuan Sosial Untuk Kepentingan Politik


Kamis, 01 Februari 2024 / 15:37 WIB
Puluhan Ekonom Tolak Bantuan Sosial Untuk Kepentingan Politik
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo meninjau persediaan pangan sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Sukamaju, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Kamis, 26 Oktober 2023.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sebanyak 29 ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) telah melakukan diskusi bersama untuk memberikan catatan penting terhadap kondisi perekonomian menjelang Pemilu 2024.

Salah satu catatan pentingnya adalah mereka meminta pemerintah untuk menghindari pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik.

"Menghindarkan bansos sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi," ujar Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio di Jakarta, Rabu (31/1).

Baca Juga: Menkeu Tegaskan Penyaluran Bansos Dilakukan dalam Konteks Pelaksanaan APBN

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menilai bahwa bansos seharusnya tidak disalurkan satu atau dua pihak tertentu, termasuk presiden. Hal ini guna menghindari adanya politisasi. 

Kami menghimbau supaya dihindari penyaluran oleh satu atau dua orang tertentu atau pejabat tertentu. Supaya tidak ada niat baik itu diinterpretasikan sebagai politisasi," kata Anggito.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga menyarankan agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus. Hal ini agar penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Bansos Rawan Dipolitisasi, Pegiat Antikorupsi: Hold Hingga Pemilu Selesai

"Biasanya penyaluran itu tidak sekaligus. Ini kan supaya efektif dan bisa dilihat apakah sudah tepat sasaran atau belum," imbuhnya.

Menurutnya, penyaluran bansos selama ini tidak menggunakan data yang terintegrasi. Alhasil, ada risiko tumpang tindih dan penerima bansos yang justru tidak tepat sasaran.

"Secara prinsip penyaluran bansos itu banyak dipertanyakan. Kemungkinan duplikasi dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang tidak menerima bansos karena tidak terdaftar," terang Anggito.

Baca Juga: Ekonom Sebut Penyaluran Bansos Masih Belum Tepat Sasaran

Seperti diketahui saat ini Presiden Joko Widodo gencar membagikan bansos kepada warga menjelang pemilihan umum. Diketahui juga bahwa putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka tengah bertarung dalam pilpres tahun 2024 sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto sebagai capres.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×