Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran berbagai macam bantuan sosial (bansos) mulai dari beras hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai polemik.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah menilai, program bansos untuk rawan menjadi bancakan para koruptor sehingga menguntungkan pihak tertentu saja.
"Tentu saja bansos jadi bancakan para koruptor. Paling mudah memainkan dana bansos ini, terlebih tanpa pengawasan yg memadai," ujar Castro sapaan akrabnya kepada Kontan.co.id, Selasa (30/1).
Baca Juga: Bansos Jelang Pemilu, Sri Mulyani: Disalurkan dalam Konteks Pelaksanaan APBN
Dosen Universitas Mulawarman itu lantas menyarankan agar pemerintah menahan penyaluran program perlindungan sosial itu hingga pemilu 2024 rampung digelar.
"Sebaiknya memang bansos di hold hingga pemilu selesai," ungkap dia.
Bukan tanpa alasan Castro menyarankan ide tersebut. Menurutnya, bansos sendiri dinilai efektif untuk mempengaruhi pemilih.
"Bansos ini ibarat politik uang yg dilegalkan. Karena itu mestinya bansos di hold sampai setelah pemilu berlangsung," tegas dia.
Baca Juga: Ekonom Sebut Penyaluran Bansos Masih Belum Tepat Sasaran
Kata dia, modusnya korupsi bansos cukup banyak, dan itu berlangsung dari hulu ke hilir.
Mulai dari manipulasi data penerima bansos, data palsu, mark up anggaran, hingga ketiadaan pengawasan yg ketat dan berlapis.
Maka itu, jika pemerintah memaksakan untuk tetap menggelontorkan bantuan sosial dalam bentuk apapun harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
"Kalau pasca pemilu bansos dijalankan, pengawasannya mesti ketat dan berlapis, baik pengawas intern maupun eksternal," ucap dia.
"Kalau kondisi data tidak siap, lantas kenapa gelontoran bansos dipaksakan? Artinya, ada intensi lain dibalik bansos ini," sambungnya.
Baca Juga: Bagikan Bansos Beras di Bantul Yogyakarta, Jokowi Sebut Kualitas Premium
Pasalnya, merujuk pada data dari kementerian pertanian (Kementan) menyatakan jika bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
"Ia (Bansos) mengganggu keterbukaan dan transparansi. Jadi bansos sebaiknya memang tidak dilakukan menjelang pemilu. Jikalaupun dipaksakan, tunggu sampai proses pemilu selesai dan data di hulu proses,betul-betul dipastikan," pungkasnya.
Diketahui, pada awal tahun 2024 ini pemerintah gencar menyalurkan dua bansos tambahan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200 ribu untuk Januari, Februari, dan Maret 2024.
Bantuan ini akan diberikan langsung untuk 3 bulan yakni Rp 600.000 pada Februari kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga: Rekor Terbesar Dana Bansos Sepanjang Masa
Kemudian, penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kg beras/bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
