Reporter: Asep Munazat Zatnika, Fahriyadi | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tambahan anggaran Rp 33,31 triliun dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Anggaran ini akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Alhasil, total anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN-P 2015 diusulkan Rp 118,2 triliun. Sebelumnya, dalam alokasi anggaran 2015, nilai anggaran Kementerian PU (termasuk alokasi anggaran Ditjen Penataan Ruang) Rp 85,85 triliun, terdiri Rp 81,33 triliun untuk instansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp 4,62 triliun untuk instansi di bawah Kementerian Perumahan Rakyat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, menegaskan, tambahan anggaran itu sudah disetujui Kementerian Keuangan dan telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet Rabu kemarin (7/1). “Setelah itu akan dibahas di DPR,” kata Taufik, kemarin (7/1).
Taufik menambahkan, tambahan anggaran Rp 33,31 triliun tadi, akan digunakan untuk berbagai program. Di antaranya, program ketahanan pangan, terutama bidang sumber daya air Rp 8,45 triliun. Dari dana sebesar itu, dialokasikan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi Rp 5,8 triliun, rehabilitasi waduk dan embung Rp 1,1 triliun, serta pengendalian banjir dan pengamanan pantai Rp 1,5 triliun.
Tambahan anggaran ini juga digunakan untuk program konektivitas infrastruktur jalan Rp 15,75 triliun. Program ini terdiri dari pembangunan jalan wilayah perbatasan sebesar Rp 10 triliun dan jalan bebas hambatan serta akses pelabuhan Rp 5,75 triliun.
Dari anggaran wilayah perbatasan sebesar Rp 10 triliun tadi, sekitar Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk membangun jalan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, untuk memperbaiki penyerapan anggaran, Kementerian PUPR akan mempercepat tender proyek.
Proyek yang akan dipercepat diantaranya pembangunan 13 bendungan. Diharapkan proyek itu sudah selesai tender maksimal pada Maret 2015. Bahkan, saat ini pemerintah telah menyiapkan dokumen pendukung proyek, termasuk kontraknya.
Untuk mempercepat proses tender, Kementerian PUPR akan mengumpulkan perusahaan penyedia jasa kontraktor, dan asosiasi-asosiasi perusahaan. Pertemuan ini untuk mengetahui permasalahan yang membuat proses tender lama. Lalu memperbaiki sistem paket tender. Paling lambat, semua proyek itu bisa groundbreaking pada Agustus 2015 dan selesai tiga tahun kemudian. "Paket pekerjaan tak lagi tersebar, tapi akan lebih terfokus,” kata Basuki di Istana Negara, Rabu (7/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
