Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Dicky juga menyoroti adanya kesalahpahaman yang menyebut bahwa telatnya penerapan karantina wilayah atau PSBB menjadi kesalahan besar di Indonesia dan Jakarta. Padahal dalam strategi pandemi, inti atau prinsip utamanya adalah test, trace, treat dan isolate.
Karenanya, Dicky menyebut bahwa pemerintah pusat juga harus memberikan pemahaman yang benar tentang PSBB dan strategi apa yang harus terus dilakukan dan diutamakan. "Contoh terbaik saat ini adalah Korea Selatan. Negara ini tidak menerapkan karantina atau isolasi total serupa lockdown. Namun berhasil menekan penyebaran dan melandaikan kurva melalui strategi cakupan tes dan pelacakan kasus yang masif dan agresif," ucap dia.
Baca Juga: BPTJ: Semua Dishub sepakat ojek dilarang bawa penumpang selama PSBB Jabodetabek
Dicky mengatakan, belum adanya obat dan vaksin bagi virus corona serta fakta bahwa epidemiologi Covid-19 yang memiliki Ro atau angka reproduksi lebih dari dua menjadikan posisi PSBB dilematis atau perangkap buka tutup. Selama seluruh populasi belum mencapai kekebalan minimal, peluang datangnya gelombang kedua dan ketiga akan tetap ada.
Gugus Tugas minta PSBB didukung
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, penerapan PSBB harus mendapat dukungan semua pihak hingga ke tingkat desa dan RT/RW. Hal ini diungkapkan Doni seusai menerima kunjungan dari Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Komisi VIII DPR, di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4/2020).
"PSBB bisa efektif terlaksana dengan baik manakala dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota sampai desa dan RT/RW bisa berjalan dengan sinergis," ujar Doni.
Baca Juga: Gubernur Jakarta Anies Baswedan siap tambah check point untuk penegakan aturan PSBB
Menurut Doni, salah satu langkah pencegahan yang sedang digencarkan pemerintah adalah lewat PSBB yang diterapkan di sejumlah daerah. Dia berharap pemerintah pusat hingga daerah punya semangat yang sama dalam melaksanakan PSBB.
"Dibutuhkan kerja sama, kebersamaan, persatuan dalam upaya mengurangi masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap dia.
Doni juga menuturkan, penegakkan hukum dalam PSBB menjadi pilihan terakhir. Menurut dia, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan teguran yang komunikatif untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan PSBB.
