kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Proyek infrastruktur yang lamban langsung dicoret


Jumat, 30 Desember 2016 / 09:41 WIB
Proyek infrastruktur yang lamban langsung dicoret


Reporter: Agus Triyono, Handoyo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Upaya pemerintah untuk menggenjot proyek infrastruktur sampai tahun tahun ini bukan tanpa hambatan. Beberapa proyek bisa berjalan lancar, tetapi beberapa lainnya terhambat karena beberapa kendala.

Salah satu proyek yang berhasil dipenuhi tahun ini adalah pembangunan delapan bendungan, yakni Ladongi di Sulawesi Tenggara, Sukoharjo di Lampung, Kuwil di Sulawesi Utara, Leuwikeris di Jawa Barat, lalu Ciawi, Cipanas, dan terakhir Sukamahi di Jawa Barat.

Tapi ada beberapa proyek yang meleset dari target. Salah satunya adalah proyek listrik. Tahun ini, akhirnya pemerintah merevisi target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 megawatt (MW) sampai tahun 2019 menjadi hanya 19.000 MW. Sebagian proyek pembangkit listrik tahun ini jalan di tempat lantaran kendala pembebasan lahan dan belum ada kesepakatan soal harga jual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Wahyu Utomo, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappenas mengatakan, tidak semua proyek yang telat konstruksi tahun ini akan dihentikan. Beberapa proyek tetap dipertahankan sebagai proyek strategis nasional.

Beberapa proyek telat yang bakal dilanjutkan antara lain pembangunan Kilang Minyak Bontang, Pelabuhan Patimban, Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kilang Minyak Tuban, dan sejumlah proyek listrik.

Alasan proyek Kilang Minyak Bontang dan Tuban dipertahankan meskipun konstruksinya bakal molor karena proyek tersebut termasuk vital. "Proyek ini untuk daya ketahanan energi yang," katanya kepada KONTAN, Kamis (29/12).

Keluarkan lima proyek

Sementara itu, untuk Pelabuhan Patimban yang saat ini masih terganjal masalah tata ruang. Presiden Joko Widodo sudah membuat Perpres khusus untuk proyek tersebut.

Sedangkan, alasan untuk Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dipertahankan karena  pelabuhan tersebut akan dijadikan pelabuhan internasional. "Supaya barang kita yang selama ini masuk ke Indonesia lewat Singapura bisa langsung ke Indonesia melalui Kuala Tanjung," kata Wahyu.

Rainier Hariyanto, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan 16 proyek bernilai Rp 25,9 triliun dari daftar proyek strategis nasional karena pembangunannya sudah selesai.

Namun, pemerintah juga akan mengeluarkan lima proyek lain, seperti Bendungan Loea, Bendungan Segalamider, Bendungan Bonehulu, Bendungan Long Sempajong dan Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya- Batu Ceper. Sebab, proyek tersebut dianggap tidak strategis lagi dan pelaksanaannya lamban. "Proyek yang masuk ke daftar paling lambat 2018 fisiknya harus dimulai, kalau tidak ya didrop," katanya.

Kendati ada lima proyek strategis yang dikeluarkan dari daftar, tapi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk proyek pembangunan yang fisiknya bergulir tahun ini akan terus berjalan dan penyerapan anggaran terus berlanjut. "Mudah-mudahan serapan anggaran bisa 93%-94%," kata Basuki.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di 2016 ini lebih baik dari tahun lalu. Di tahun 2017, Basuki menyebut telah menunggu tender proyek senilai Rp 25 triliun untuk proyek tahunan dan tahun jamak.          

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×