kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Program Makan Bergizi Gratis Masih Tergantung pada Pasokan Impor


Senin, 16 September 2024 / 19:08 WIB
Program Makan Bergizi Gratis Masih Tergantung pada Pasokan Impor
ILUSTRASI. Sejumlah siswa makan bersama saat uji coba makan bergizi gratis di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). Program makan bergizi gratis Prabowo - Gibran masih tergantung terhadap ketersediaan pasokan impor.


Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Visi Indonesia 2045 membutuhkan gencarnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM). Oleh karenanya, APBN di masa transisi berfokus kepada program-program meningkatkan kualitas SDM. Program tersebut dari mulai pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi ketahanan pangan dan energi.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati postur sementara untuk APBN Tahun Anggaran 2025. Antara lain, mengakomodasi sejumlah program quick win pemerintah baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Program tersebut antara lain meliputi makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp 15 triliun. 

Meski demikian, program populis dari Prabowo Subianto, Presiden Terpilih pada Pilpres 2024 membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran dan potensi meningkatnya impor komoditas pangan. Sebab, untuk kebutuhan susu dan sapi bakalan pada program MBG, masih tergantung pada impor.

Baca Juga: Menakar Efek Program Makan Bergizi Gratis ke Prospek Kinerja Emiten

Pengamat Pertanian dari CORE Eliza Mardian mengatakan, pada anggaran pangan mungkin estimasi nilai impor yang bakal naik. Misal susu sapi. Sebab, kebutuhan per anak sebesar 125 mililiter dikalkulasikan jadi setahun, yakni sekitar 42,6 liter. 

Pemberian hanya Senin-Jumat selama sekolah, libur tidak dikasih. Sehingga, jika dikalikan jumlah penerima tahun 2025 saja yang sebesar 16.58 juta anak, maka kebutuhan susu untuk MBG saja sebesar 706.722 juta liter susu.  

Jika dikonversi dalam ton, maka sebesar 688.000  ton. Jika harga per tonnya itu US$ 3199, maka untuk 688.000 ton  nilai impornya US$ 2,2 miliar. "Kalau kurs Rp 15.600,  maka total impor susu untuk 16,58 juta anak tahun 2025 saja itu Rp 34,2 triliun," katanya kepada KONTAN, Minggu (16/9). 

Adapun estimasi impor sapi bakalan dengan target 1 juta ekor sapi hingga 2029 dengan harga per ekor sapi Rp 50 juta, berarti butuh Rp 50 triliun. 

Baca Juga: Badan Gizi Sebut Belum Ada Rencana Gunakan Susu Ikan dalam Program Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyebut, rencana impor 1 juta sapi untuk memenuhi kebutuhan susu selama lima tahun mendatang.  Pada tahap awal, pemerintah akan mendatangkan sapi perah dari Australia.  

Di sisi lain, Kementan menyatakan sebanyak 36 perusahaan telah berkomitmen sebagai investor untuk mendukung pengadaan susu dalam program MBG, salah satunya PT Frisian Flag Indonesia. Yang terang, kertelibatan investor swasta tersebut difokuskan untuk mendongkrak produksi susu di dalam negeri. 

Wamentan Sudaryono bilang, pemerintah membuka ruang kepada investor untuk membangun industri daging dan industri susu dengan mendatangkan sapi hidup, tanpa menggunakan APBN. "Tidak pakai APBN itu aja, non-APBN," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9). 

Selain perusahaan dalam negeri, Kementan juga telah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yakni perusahaan susu asal Qatar, Baladna Milk, untuk swasembada susu.

Baca Juga: Indonesia Masih Berkutat dengan Impor Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan akan ada peningkatan impor bahan baku pangan. Apalagi jika kebutuhan dalam negeri untuk program makan bergizi gratis tidak mencukupi. 

Kendati begitu, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy berujar, Bapanas belum bisa merinci berapa persen target impor bahan baku pangan akan dilakukan. Pihaknya masih menunggu informasi dari Pemerintahan selanjutnya.  

"Tentunya, kami mendukung program makan bergizi gratis ini," tandasnya di sela Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2025, belum lama ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×