Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor pangan diperkirakan akan melonjak seiring dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Prabowo-Gibran.
Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini menyampaikan rencana untuk menambah impor 1 juta sapi perah guna mendukung program tersebut.
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai bahwa program MBG seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pangan dalam negeri, bukan malah meningkatkan ketergantungan pada impor.
Baca Juga: Pemerintah akan Impor 1 Juta Sapi Perah untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
"Program MBG ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola yang kacau, serta membangun rantai pasok lokal yang kuat dengan melibatkan peternak, petani, dan nelayan dalam negeri," ungkap Eliza kepada Kontan.co.id, Minggu (8/9).
Eliza menambahkan, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh agar program MBG tidak menambah beban impor pangan.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber protein dan nutrisi lokal berdasarkan potensi daerah, yang dikoordinasikan melalui Badan Gizi Nasional.
Baca Juga: ID Food Bakal Bangun Mega Farm Untuk Dukung Program Susu Gratis
Badan Gizi Nasional, menurut Eliza, sudah seharusnya membuat peta diversifikasi pangan yang tidak menyamaratakan sumber karbohidrat dan protein, melainkan menyesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Hal ini bisa membantu mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal.
"Dengan anggaran MBG yang terbatas, yaitu Rp 15.000 per anak, seharusnya lebih banyak memanfaatkan protein dari telur, ikan, dan ayam daripada daging sapi impor yang lebih mahal," ujar Eliza.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki banyak pilihan kebijakan yang tidak harus bergantung pada impor. Namun, pilihan tersebut akan bergantung pada keputusan pemerintah selanjutnya.
Baca Juga: Program Makan Gratis Mulai November
Jika peningkatan impor yang dipilih, maka itu hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi atau produktivitas nasional.
"Sebetulnya, banyak alternatif lain agar program MBG ini tidak menambah impor pangan," tutup Eliza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
