kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45906,29   2,96   0.33%
  • EMAS1.310.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Problem vaksinasi covid-19, stok vaksin menipis dan birokrasi yang rumit


Selasa, 27 Juli 2021 / 07:56 WIB
Problem vaksinasi covid-19, stok vaksin menipis dan birokrasi yang rumit
ILUSTRASI. Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada seorang warga saat vaksinasi massal di Stadion Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (24/7/2021).


Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

Lebih lanjut, Budi memahami semangat masyarakat di daerah untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Oleh karenanya, ia mengatakan akan berusaha memenuhi stok vaksin untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kita akan berusaha memenuhinya sampai sekarang sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang mulai tanggal 25 sampai tanggal 31. Nanti akan kita kirimkan," pungkasnya.

Rumitnya proses administrasi

Tak hanya kekurangan stok, proses vaksinasi di lapangan juga terkendala masalah birokrasi. Melalui media sosial Twitter, sejumlah warga mengaku sulit mendapatkan vaksin karena persoalan birokrasi.

Seorang warganet bercerita soal kerabatnya yang gagal mengikuti vaksinasi karena kartu tanda penduduk (KTP) barunya hilang dan hanya memiliki KTP yang lama. Ironisnya, tak lama setelah gagal mendapat vaksin, kerabat warganet itu disebut terpapar Covid-19 kemudian meninggal dunia.

Baca Juga: Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta tak wajib lagi bawa STRP, ini aturan terbarunya

Warganet lain bercerita, ia dan keluarganya sudah menjalani proses screening dan dinyatakan dapat menerima vaksin. Namun, hal itu gagal karena mereka tidak membawa fotokopi KTP.

Menyikapi itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyatakan, warga yang ingin mendapatkan vaksin hendaknya tidak dipersulit oleh persoalan-persoalan birokratis. "Berulang kali saya sampaikan bahwa vaksinasi tidak boleh birokratis, apalagi dipersulit. Target penyuntikan 2-5 juta ini harus dipermudah dengan berbagai pendekatan," kata Netty.

Netty mengatakan, masyarakat yang memiliki KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) semestinya dapat ikut vaksinasi tanpa dibatasi lokasi atau domisili. "Pemerintah harus mempermudah mekanismenya," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi.
Penulis: Rakhmat Nur Hakim

Baca Juga: Termasuk kelompok rentan, begini cara mencegah penularan COVID-19 pada anak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×