Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka pada hari ini, Kamis (10/10). Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh menjajaki peluang berkoalisi.
Sebenarnya, pertemuan tersebut telah lama direncanakan, tapi baru bisa direalisasikan saat ini.
Baca Juga: Lima Tahun Pertama Jokowi, Investor Asing Getol Jual Saham
Usia pertemuan, Presiden Jokowi mengatakan, ada banyak hal yang dibahas dengan Presiden Ke-6 RI tersebut. Salah satu yang dibahas adalah mengenai ajakan untuk Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah keputusan," ujar Jokowi kepada wartawan, Kamis (10/10).
Hal ini sebagai kelanjutan pertemuan sejumlah perwakilan Partai Demokrat yang beberapa kali mengunjungi Jokowi. Salah satunya adalah putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selain masalah kabinet, Jokowi melanjutkan ada senjumlah masukan dari SBY terhadap pemerintahannya juga. Masukan tersebut berkaitan dengan kondisi eksternal Indonesia saat ini. "Dari sisi ekonomi yang kita semuanya harus hati-hati karena adanya perlambatan ekonomi dunia," terang Jokowi.
Baca Juga: Tokoh-tokoh dari Malaysia merasa kehilangan atas wafatnya BJ Habibie
Meski begitu, Jokowi mengatakan, tidak ada pembahasan soal Undang Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Termasuk pada permintaan masyarakat untuk penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).
Sebelumnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuturkan, masalah kabinet masih belum ditentukan kapan akan diumumkan. Menurut Moeldoko pengumuman kabinet bisa dilakukan saat hari pelantikan maupun setelahnya
Baca Juga: Presiden Jokowi akan jadi inspektur upacara pemakaman BJ Habibie
Begitu pula dengan lokasi pengumuman, bisa dilakukan di istana kepresidenan, atau pun di luar kompleks istana. Namun, masalah kabinet telah selesai dibahas Jokowi. "Kan komen pak Jokowi selalu menyampaikan sudah beres," jelas Moeldoko.
Jumlah kementerian dan lembaga diungkapkan Moeldoko masih tetap sebanyak 34. Namun, nantinya KSP akan mendapat tambahan tugas untuk mengawal hal yang disampaikan presiden kepada jajaran menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
