Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Penurunan lifting minyak dari tahun ke tahun sudah menjadi rahasia umum. Sementara, kebutuhan minyak nasional semakin besar, terpaksa pemerintah pun mendatangkan minyak dari luar negeri dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor migas tahun 2013 mencapai US$ 45,27 miliar, naik daripada setahun sebelumnya yang hanya US$ 42,56 miliar. Besarnya impor minyak selalu menjadi penyumbang utama defisit perdagangan, sehingga membebani nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).
Pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa, menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Intinya, mereka akan menciptakan kebijakan sektor migas untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Tim Sukses Prabowo - Hatta, Marzuki Ali, ada tiga kebijakan utama yang dilakukan untuk sektor tersebut. "Pengurangan ketergantungan impor BBM yang paling penting," kata Marzuki.
Caranya, pertama, dengan memperbanyak pembangunan kilang minyak. Selama ini, investasi di kilang minyak nol besar, walhasil pemerintah harus mengimpor minyak jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya kilang minyak, kita cukup membeli minyak mentah (crude oil) dengan harga yang lebih murah.
Kedua, menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bagi kalangan menengah ke atas. Caranya, harga BBM di pasaran harus dibuat mahal, dengan mekanisme pajak dan cukai. Namun, Marzuki masih enggan merinci skema pengenaan pajak atau cukai terhadap BBM bagi masyarakat menengah ke atas.
Bersamaan dengan kebijakan ini, Prabowo-Hatta juga akan memberi alternatif penggunaan energi terbarukan ataupun dengan bahan bakar gas (BBG). Program ini sekaligus untuk menghemat anggaran subsidi BBM.
Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur migas seperti terminal penerima gas dan jaringan transmisi atau distribusi. Terutama untuk pemanfaatan energi gas, sehingga program konversi BBM ke gas cepat terlaksana. Selain itu, kalangan rumah tangga juga tak lagi memakai minyak tanah untuk kompor, tapi sudah menggunakan gas. "Kami menjanjikan kedaulatan di bidang energi," tandas Marzuki.
Untuk percepatan pembangunan infrastruktur, menurut Marzuki, cara yang paling efektif adalah menghilangkan hambatan birokrasi. Menurutnya, selama ini sudah banyak investor yang ingin membangun infrastruktur gas, namun mereka terhambat perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu sangat lama.
Selain itu, Prabowo-Hatta juga akan mendorong badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta membangun infrastruktur migas. Namun, belum jelas, apa kebijakan yang akan diambil untuk memaksa korporasi mau mengeluarkan dana guna pembangunan infrastruktur.
Drajad Wibowo, Anggota Tim Sukses Prabowo-Hatta, menambahkan, untuk mencapai kedaulatan di bidang energi migas, langkah yang utama adalah dengan merevisi undang-undang (UU) migas. Prabowo-Hatta akan merevisi UU migas sehingga bisa mengembalikan tata kelola migas nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Selanjutnya, program konversi ke BBG harus semakin digiatkan. "Pengurangan penggunaan energi minyak wajib dilakukan karena selama ini minyak membebani anggaran," jelas Drajad.
Prabowo-Hatta juga akan meninjau lagi kontrak-kontrak dengan perusahaan migas. Mereka menjanjikan akan merenegosiasi kontrak-kontrak yang merugikan perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
