/2023/12/29/900986011.jpg "Prabowo Fokus Kejar Pengemplang Pajak untuk Kerek Penerimaan, Begini Tanggapan Ekonom")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam masa jabatan pemerintahan baru tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Bahkan diperlukan modal awal pada 2025 pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 5,9% dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp 3.900 triliun.
Sementara itu, anggaran belanja dalam APBN 2025 hanya ditargetkan sebesar Rp 3.613 triliun, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2%.
Baca Juga: Rugikan Negara Ratusan Juta, Ditjen Pajak Serahkan Tersangka ARS ke Kejati Sumsel
Jadi ada (belanja negara) kurang Rp 300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali. Jadi yang tadi saya bilang uncollected itu tidak terkumpulkan terus kemudian untapped itu yang belum tergali,” tutur Drajad kepada awak media, Rabu (9/10).
Nah, untuk memenuhi belanja negara Rp 3.900 tersebut, pemerintahan Prabowo akan menagih dari pajak-pajak yang belum dibayarkan.
Bahkan, Drajad menyebut, potensi penerimaan yang tidak terkumpul sebenarnya lebih dari Rp 300 triliun. “Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
