Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara mengenai rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) atau alat peralatan pertahanan keamanan (Alpahankam).
Prabowo mengatakan, awal mula Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin adanya sebuah grand design terkait pertahanan keamanan dalam jangka 25 tahun ke depan. Arahan tersebut diakuinya telah diutarakan Presiden Jokowi kepadanya dua pekan pasca dilantik sebagai Menteri Pertahanan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Prabowo mempelajari situasi dan kondisi yang ada untuk merancang sebuah rencana induk. Perencanaan itu sempat terkendala saat pandemi Covid-19 karena pemerintah fokus dalam penanganan pandemi covid-19.
Ia mengatakan, rencana tersebut belum final. Sebab, perlu adanya pembicaraan dan kajian mendalam dengan kementerian/lembaga terkait.
Baca Juga: Kemenhan bantah PT TMI bentukan Prabowo Subianto
Misalnya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Ini baru kita exercise, kita hitung-hitung, belum ada keputusan, belum jadi," ujar Prabowo dalam Youtube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan, akan memperbaiki sistem pengadaan alutsista untuk mencegah terjadinya praktik mark up anggaran dan sejenisnya.
Misalnya dengan mengunjungi langsung produsen untuk mengetahui harga sebenarnya. Ia menegaskan tidak akan menandatangani kontrak pembelian jika harga yang ditawarkan terbilang tidak wajar.
"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini, saya rencananya mau mengundang Kejaksaan Agung, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita, sebelum kontrak itu efektif," ujar Prabowo.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan, rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum final.
"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," ucap Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca Juga: Khawatir utang membengkak, anggota DPR ini tolak rencana pembelian alutsista
Dahnil menuturkan, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Ia mengklaim, nilai pinjaman tidak akan membebani APBN.
Sebab, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.
"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," tutur Dahnil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
