Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari masalah utama infrastruktur Indonesia antara lain infrastruktur transportasi. PKS juga memahami bahwa proyek infrastruktur masih sering terganjal persoalan lahan.
Nah, untuk mengantisipasi masalah itu PKS akan menawarkan sejumlah gagasan dan program dalam hajatan politik tahun ini.
Pertama, menggagas pendirian sebuah lembaga keuangan yang khusus membiayai pembebasan lahan. Anggota Fraksi PKS di Komisi V DPR Abdul Hakim mengatakan, lembaga keuangan tersebut bisa berbentuk Bank Lahan. Nantinya lembaga inilah yang bertugas melakukan pembebasan lahan, sebelum proyek berjalan. Dengan cara ini, setiap program infrastruktur pemerintah sudah ada jaminan ketersediaan lahannya.
Berikutnya, setiap tahunnya pemerintah akan menganggarkan dana kepada lembaga ini, untuk membebaskan lahan. Adapun lahan mereka pilih tentu saja yang potensial untuk pembangunan infrastruktur di masa depan. "Usulan ini penting dan harus dikaji serius," kata anggota komisi V F-PKS, Abdul Hakim.
Kedua, agar program tersebut bisa berjalan dengan mulus, PKS janji mengalokasikan anggaran infrastruktur yang lebih besar setiap tahun. Sebagai catatan, saat ini bujet infrastruktur sekitar 12% dari belanja APBN. PKS mengusulkan supaya bujet infrastruktur ditambah menjadi 20% -30%.
Ketiga, setelah bujet infrastruktur bertambah banyak, tentu harus diimbangi dengan realisasi penyerapan anggaran yang maksimal. Bujet infrastruktur yang besar bakal sia-sia kalau penyerapannya minim.
Politisi PKS lainnya, Yudi Widiana menuturkan mengakui saat ini tren penyerapan anggaran kementerian yang membidangi infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan terus melambat. ia khawatir tanpa perubahan arah kebijakan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang infrastruktur sulit tercapai.
Padahal, seperti kita tahu, saban tahunnya bujet infrastruktur terus naik. Sayangnya kinerja penyerapan anggaran masih memble sehingga Indonesia kian susah untuk bersaing dengan negara tetangga untuk menciptakan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.
Yudi mengkritik pemerintah belum yang kurang fokus untuk membangun ketertinggalan infrastruktur. Ia janji jika kelak PKS kembali berkuasa akan berkomitmen mengawal belanja modal hingga terealisasi maksimal.
Ia menyadari partai politik pemenang pemilu tidak akan mudah merealisasikan janji perbaikan infrastruktur. Sebab banyak pekerjaan yang harus dibenahi, mulai dari membangun jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, irigasi, dan lain sebagainya.
Intinya, partai peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 nomor urut tiga ini menegaskan komitmennya untuk fokus membangun infrastruktur agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan. Kini sebelum menentukan pilihan, masyarakat bisa mempertimbangkan trek rekor peran PKS selama ikut berkuasa.
| Program PKS masih minim terobosan baru Masalah pembebasan lahan masih menjadi momok utama penghambat proyek infrastruktur. Tak heran jika partai politik pilih menggarap isu ini sebagai dagangan saat kampanye pemilihan umum 2014 ini. Selain pembebasan lahan, isu seksi lainnya yang jadi rebutan partai adalah menambah anggaran infrastruktur. Padahal Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat, seberapa besar anggaran untuk infrastruktur tak bisa menyelesaikan masalah. Pasalnya akar masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia sejatinya ada di birokrat. Selama ini sudah jadi rahasia umum banyak praktik-praktik menyimpang yang kerap dilakukan pejabat maupun kontraktor, misalnya menggelembungkan nilai proyek infrastruktur. Karena itu, Enny berpendapat yang seharusnya diperbaiki oleh parpol pemenang pemilu adalah birokrat. "Birokrasi menjadi masalah yang pelik yang perlu dipecahkan," ujarnya. Sementara itu, pengamat politik J Kristiadi melihat program yang ditawarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memecahkan masalah infrastruktur masih terlalu biasa. Ia, tidak melihat adanya terobosan, misalnya perihal Bank Tanah. Karenanya Kristiadi menilai PKS belum memiliki konsep yang matang berdasarkan satu hasil pengkajian. Tak heran jika Kristiadi pun menyangsikan jika memenangi pemilu, PKS bisa merealisasikan program mereka. Kristiadi mengingatkan, saat ini masyarakat Indonesia makin kritis. Karena itu pemerintahan baru harus lebih hati-hati membuat janji, dan merealisasikannya dengan baik. "Misal soal proyek jalan yang baru dibangun, tapi ada yang rusak, maka masyarakat bakal langsung mengkritik," ujarnya. Di sisi lain penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa maupun Polisi makin berani menindak pejabat yang nakal dalam proyek pemerintah. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
