Reporter: Adinda Ade Mustami, Gloria Fransisca | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Infrastruktur menjadi salah satu indikator perekonomian di suatu negara. Infrastruktur yang baik dipercaya bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menekan biaya ekonomi yang tinggi.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan, infrastruktur yang baik secara berkelanjutan bisa memacu lahirnya pusat perekonomian baru. Tapi, butuh alokasi anggaran yang besar untuk merealisasikannya.
Sebagai catatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, alokasi bujet infrastruktur mencapai Rp 206 triliun atau naik dari APBN Perubahan 2013 sebesar Rp 184 triliun. Namun, PAN memandang alokasi bujet ini masih relatif kecil. Ini yang membuat, pembangunan infrastruktur Indonesia berjalan lambat.
Untuk itu, PAN menjanjikan mendorong porsi anggaran lebih besar agar bisa membiayai infrastruktur. Tapi belum ada angka pasti berapa porsi bujet infrastruktur di belanja negara, yang dinginkan PAN jika kembali ikut di pemerintahan mendatang.
PAN juga ingin mendorong pemerintah pusat turun tangan langsung di pembangunan infrastruktur daerah. "Selama ini penggunaan APBD lebih ke hal yang sifatnya rutin, sehingga tidak memungkinkan pembangunan hanya memakai dana APBD. Perlu dana dari pusat," kata Viva.
Partai berlambang matahari ini juga ingin agar pemerintah memprioritaskan swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. "Agar mempercepat pembangunan," jelasnya.
Nah supaya proyek infrastruktur menarik bagi swasta, PAN bakal menawarkan solusi. Misalnya pemberian insentif bagi swasta yang ikut di proyek infrastruktur.
Selain itu PAN ingin agar pemerintah bisa memastikan jaminan iklim investasi dan kepastian hukum. "Sering berubah-ubah, maka membuat investor menjadi gamang untuk masuk di proyek pembangunan infrastruktur," katanya.
Meski membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi swasta di proyek infrastruktur. PAN tetap membatasi, misalnya tidak ada lahan gratis buat investor. Swasta hanya bisa mengelola dan mengoperasikan lahan tersebut. Karena itu, pemerintah dan swasta bisa bekerja sama melalui sistem bagi hasil.
Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo menambahkan, partainya sudah memiliki skema investasi yang sangat business-friendly dan akan didorong pada pemerintahan mendatang. "Skema pembiayaan kombinasi produk investasi keuangan dan penanaman modal langsung dengan APBN sebagai pemancing," terang Dradjad.
Dengan cara ini PAN berharap proyek infrastruktur bisa melaju kencang. Partai nomor urut kedelapan ini menitikberatkan pada proyek infrastruktur transportasi darat, seperti jalan raya dan mendorong proyek transportasi massal. "Ini kebutuhan mendesak," ujarnya.
Tapi, PAN juga tak akan melupakan infrastruktur pangan yang kini memprihatinkan karena hanya tinggalan orde baru. Infrastruktur pangan ini untuk mewujudkan keinginan kedaulatan pangan di Indonesia. Kini masyarakat hanya bisa berharap semoga jika berkuasa lagi PAN tidak melupakan janji-janji yang menyegarkan ini.
| Program infrastruktur yang belum teruji Tak ada yang baru dari program infrastruktur yang ditawarkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Inilah kesan Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk saat diminta menanggapi janji program (PAN) sektor infrastruktur. Bahkan, program-program itu sudah dirancang oleh pemerintahan saat ini. "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah merancang percepatan pembangunan infrastruktur untuk 20 tahun ke depan. Sama saja. Tinggal ambil saja dokumennya," kata Hamdi. Memang, infrastruktur merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, infrastruktur Indonesia sudah tertinggal 20 tahun ketimbang negara tetangga. Karena itu, jika berharap perekonomian tumbuh cepat, Indonesia harus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Tapi, Hamdi berpendapat akan lebih tepat jika partai politik mengedepankan pemberantasan korupsi lebih dulu di proyek infrastruktur. "Seperti kasus di jalan pantai utara (pantura) yang saban tahun menyerap anggaran karena selalu saja rusak," katanya. Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengapresiasi keinginan PAN dalam upaya membangun infrastruktur. Terlebih membangun infrastruktur di daerah demi mewujudkan peningkatan perekonomian Indonesia. Tapi, Siti juga mempertanyakan kualitas program yang akan dicanangkan PAN jika nanti berkuasa. "Kualitas baik atau tidak, membebani APBN ataukah tidak? Karena itu, perlu diberikan nominal pasti untuk membangun infrastruktur," ujarnya. Transparansi akan besaran anggaran ini sangat diperlukan, sehingga dapat mengukur berapa besaran dana APBN yang dikucurkan. Dengan begitu, swasta pun bisa menghitung–hitung seberapa besar dana yang perlu dikeluarkan. Satu lagi, semestinya program dibikin lebih komprehensif. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
