Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menentang rencana kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia. PPIA menilai kunjungan yang akan dilakukan pada 27 April hingga 2 Mei mendatang lebih mirip kunjungan wisata.
Berdasarkan penelusuran PPI Australia , kedatangan Komisi VIII DPR ke Negeri Kangguru itu bermaksud menggelar pertemuan untuk membahas regulasi dan jaminan bagi fakir miskin. Masalahnya, rencana kunjungan anggota DPR itu bertepatan dengan masa reses paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara Bagian New South Wales dan Victoria.
PPI Australia mengungkapkan, rombongan Komisi VIII DPR berjumlah 20 orang bersama anak dan istri itu juga tidak bertemu dengan perumus dan pengambil kebijakan (Member of Parliament) pada tingkat Federal dan Negara Bagian di Australia. Padahal PPI Australia menilai pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan itu penting.
Delegasi Komisi VIII DPR juga teryata tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin di Australia di Sydney, Canberra, dan Melbourne. "Seperti kunjungan ke rumah bersama (shared/public housing), kantor pelayanan Centerlink dan pusat pelayanan komunitas tertinggal," kata Ketua Umum PPI Australia Mochamad Subhan Zein dalam rilisnya, Senin (25/4).
Karena itu, PPI Australia menyarankan, Komisi VIII DPR menjadwalkan kembali kunjungan kerjanya ke Australia. Zein mengatakan, penjadwalan ini agar kunjungan kerja tersebut bisa produktif.
PPI Australia juga merekomendasikan Komisi VIII DPR mengunjungi daerah khusus Northern Territory untuk melihat langsung bagaimana Pemerintah Australia memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan keamanan bagi 15 komunitas paling miskin dan termarginalkan di sana. Tak lupa, PPI Australi meminta Komisi VIII DPR mengurangi jumlah anggota rombongan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
