kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.975.000   59.000   3,08%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

FITRA tak percaya anggaran kunjungan ke luar negeri DPR dipangkas


Kamis, 21 April 2011 / 16:27 WIB
FITRA tak percaya anggaran kunjungan ke luar negeri DPR dipangkas
ILUSTRASI. Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, B


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran tak percaya dengan pernyataan pimpinan DPR yang akan memangkas anggaran kunjungan ke luar negeri. Sebab, berkaca dari tahun lalu, DPR justru malah menaikkan anggaran dinas ke luar negeri.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional FITRA Uchok Sky Khadafi mencontohkan pada tahun 2010, DPR pernah berjanji mengevaluasi dan melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri tetapi tidak dilakukan. "Kami nggak percaya. Ini hanya adu wacana saja ke publik," kata Uchok, Kamis (21/4).

FITRA menunjukkan anggaran kunjungan 2011 malah melonjak tajam. Bila tahun 2010, anggaran kunjungan pimpinan DPR hanya Rp 10,6 miliar maka tahun ini menjadi Rp 14,6 miliar. "“Ini dahsyat sekali naik sebesar Rp 4 miliar," katanya.

Alhasil, Uchok mengatakan, pimpinan DPR sebaiknya memangkas anggaran kunjungannya sendiri terlebih dahulu. "Jadi isyaratnya kalau anggaran pimpinan saja mau dipotong kenapa komisi gak mau,” tegasnya.

Menurut Uchok, anggota DPR sebaiknya berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing dan mempertanyakan aspirasi daerahnya. Dia menilai, langkah itu akan berguna untuk mengangkat opini publik terhadap DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×