Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
Adapun, rata-rata potensi kehilangan penerimaan negara karena praktik ini pada enam komoditas ekspor unggulan tersebut adalah 3,27% per tahun.
Oleh karena itu, Prakarsa merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang secara mendalam kebijakan insentifnya, baik fiskal maupun non-fiskal terhadap kegiatan ekspor dan impor, terutama untuk komoditas strategis.
"Kebijakan pemberian insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk, tax holiday, tax allowance, berpotensi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk pengelakan dan penghindaran pajak secara masif," ujar Maftuchan.
Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan eksportir serta meninjau kembali perjanjian perpajakan (tax-treaties) dengan negara-negara lain agar potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak dan non-pajak dapat dicegah.
"Pemerintah juga perlu segera membangun kolaborasi lintas aktor, non-pemerintah dan pemerintah untuk mengatasi aliran keuangan gelap untuk menekan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion)," tandas Prakarsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
